Pricing Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan (financing)  adalah salah satu tugas utama bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit (Syafi’i Antonio:2009)

Jenis-jenis pembiayaan :

  • Dilihat dari segi kegunaan
  1. Pembiayaan investasi, Merupakan pembiayaan jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contohnya adalah pembangunan pabrik atau membeli mesin-mesin.
  2. Pembiayaan modal kerja, Merupakan pembiayaan yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contohnya adalah pembelian bahan baku, gaji pegawai, atau biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.
  • Dilihat dari segi tujuan pembiayaan
  1. Pembiayaan produktif, Pembiayaan yang diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.
  2. Pembiayaan konsumtif, Pembiayaan yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Contohnya pembiayaan untuk perumahan, mobil pribadi, dan lainnya.
  3. Pembiayaan perdagangan, Pembiayaan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai  aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.
  • Dilihat dari segi jangka waktu
  1. Pembiayaan jangka pendek, Pembiayaan yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya untuk keperluan modal kerja.
  2. Pembiayaan jangka menengah, Pembiayaan berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya untuk keperluan investasi.
  3. Pembiayaan jangka panjang, Pembiayaan yang memiliki jangka waktu di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur.

Sebelum memberikan pembiayaan , bank melakukan analisis terlebih dahulu. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip analisis pembiayaan:
Prinsip 6 C

  • Character. Meliputi kemauan dan kemampuan nasabah untuk membayar. Sumber analisis: daftar riwayat hidup calon debitur.
  • Capacity. Melihat sejauhmana kemampuan calon debitur untuk menghasilkan atau mengelola keuangan untuk memenuhi kewajibannya. Sumber analisis: laporan keuangan yang sudah berjalan, rencana bisnis dan keuangan.
  • Capital.  Bertujuan untuk mengetahui struktur modal calon debitur. Berapa yang berasal dari perusahaan sendiri dan dari pihak lain. Sumber analisis: perhitungan working capital, modal tertanam, debt to equity ratio.
  • Collateral. Merupakan barang yang diserahkan oleh debitur sebagai jaminan atas pembiayaan. Syarat jaminannya dapat diidentifikasi, dapat ditentukan nilainya, marketable, tidak mudah rusak/berubah bentuk.
  • Condition of Economic. Situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi perekonomian yang mungkin akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha calon debitur. Contoh: kebijakan moneter, kebijakan pemerintah dan perpajakan.
  • Constraint. Adalah kendala apa saja yang mungkin akan menghambat usaha calon debitur.

Prinsip 7 P

  • People. Penilaian kinerja terhadap calon debitur dan juga mitra usahanya.
  • Purpose. Penilaian atas maksud dan tujuan permohonan pembiayaan oleh calon debitur.
  • Party. Mengklasifikasi debitur berdasarkan modal, kebutuhan, skala usaha dan legalitas.
  • Payment. Penilaian terhadap sumber-sumber pengembalian pembiayaan agar penyelesaian pembiayaan sesuai dengan kesepakatan dan dapat dilaksanakan tanpa hambatan.
  • Prospect. Yaitu untuk menilai harapan ke depan terutama terhadap objek pembiayaan yang dibiayai.
  • Profitability. Artinya pembiayaan yang dibiayai oleh bank akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak baik bank maupun nasabah.
  • Protection. Artinya perlindungan terhadap objek pembiayaan yang dibiayai. Bank harus menguasai agunan, baik yang berupa fixed asset maupun non fixed asset.

Prinsip 7A

  • Aspek hukum. Penilaian kelengkapan dan keabsahan surat-surat atau dokumen yang dimiliki seperti izin-izin usaha atau dokumen pendukung lainnya.
  • Aspek pemasaran. Dilakukan untuk menilai prospek pasar yang akan dimasuki, seberapa besar pasar dan peluang pasar yang ada dan persaingannya.
  • Aspek keuangan. Dengan memperhatikan sumber-sumber dana yang akan diperoleh untuk membiayai usaha serta proyeksi neraca dan laporan laba rugi untuk beberapa periode ke depan.
  • Aspek teknis atau operasional.  Dikaitkan dengan penentuan lokasi usaha, tata letak dan teknologi yang digunakan si calon debitur.
  • Aspek ekonomi sosial. Apakah kehadiran usaha yang dibiayai memiliki dampak ekonomi dan sosial.
  • Aspek organisasi dan manajemen. Menilai kebutuhan tenaga kerja yang dimiliki perusahaan baik secara kualitas maupun kuantitas serta bagaimana perencanaan yang dimiliki sampai dengan pengawasan usaha yang dijalani.
  • Aspek amdal. Apakah usaha yang dijalankan memiliki dampak usaha terhadap lingkungan seperti tanah, air, udara, maupun manusia.

Tujuan dari analisis pembiayaan dengan prinsip-prinsip yang telah dijelaskan di atas bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan gagal bayar dari pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah. Karena dana yang digunakan untuk pembiayaan berasal dari pihak ketiga (nasabah) maka bank harus bisa menjamin ketersediaan dana apabila sewaktu-waktu dana tersebut ditarik nasabah sehingga bank wajib menjaga kelancaran pengembalian pembiayaan. Dana pihak ketiga yang dihimpun bank  termasuk dana berbiaya karena bank memiliki kewajiban untuk memberikan imbalan atau bagi hasil. Imbalan ini diperoleh bank dari kegiatan pembiayaan.

Dalam menentukan imbalan pembiayaan, bank tidak sembarang menetapkannya. Sebelumnya bank akan menghitung biaya-biaya yang harus dikeluarkan bank untuk setiap rupiah dana yang dihimpunnya dari berbagai sumber sebelum dikurangi likuiditas wajib dan biaya lainnya seperti overhead cost, pajak, dan margin yang ditetapkan bank. Dari hasil perhitungan itu akan diperoleh persentase tingkat imbalan pembiayaan atau bisa juga disebut pricing pembiayaan.

Pada bank konvensional istilah pricing pembiayaan adalah base lending rate. Untuk menentukan cost of fund, bank konvensional mengacu pada suku bunga simpanan yang telah ditetapkan. Sedangkan bank syariah masih mengikuti acuan suku bunga simpanan seperti bank konvensional untuk bersaing dengan bank konvensional.

Untuk menghitung besarnya biaya dana atau cost of funds terdapat beberapa konsep yang dianut oleh setiap bank, di antaranya adalah:

  • Weighted Average Cost of Funds Method (WACOF) atau Metode Biaya Dana Rata-Rata Tertimbang.
  • Historical Average Cost of Funds Method atau Metode Biaya Dana Rata-Rata Historis.
  • Marginal Cost of Funds Method atau Metode Biaya Dana Marginal.

Namun metode yang sering digunakan oleh bank-bank komersial adalah metode WACOF (Soetanto Hadinoto:2008).

Weighted Average Cost of Funds Method (WACOF)
Metode perhitungan biaya dana ini dilakukan dengan memperhatikan komposisi serta peran masing-masing sumber dana secara proporsional  sehingga dapat menggambarkan biaya dana yang dihimpun oleh bank secara keseluruhan. Dengan memperhitungkan besarnya Giro Wajib Minimum ditambah Kas Minimum akan menghasilkan besarnya Reserve Requirement yang harus dipelihara oleh bank. Perhitungan dengan metode ini dilakukan dengan menjumlahkan seluruh dana berbiaya yang dihimpun kemudian membuat share atau komposisi dana dengan pembobotan dalam persentase (%), tingkat bunga masing-masing sumber dana, besarnya Reserve Requirement (RR) yang terdiri dari GWM dan Kas Minimum, berdasarkan besarnya RR hitung biaya bunga efektif yang ditanggung.

Contoh perhitungan COLF dengan metode WACOF:

 Tabel Pricing Pembiayaan

Perhitungan yang dilakukan:

  • Interest effective merupakan suku bunga efektif yang menjadi beban bank, yaitu Suku Bunga dibagi dengan 1-RR
  • Cost of contribution merupakan kontribusi biaya bunga yang dihitung dengan mengalikan interest effective (%) dengan komposisi (%)
  • Cost of fund dari dana yang dihimpun bank diperoleh dengan menjumlahkan masing-masing cost of contribution sebesar 9,29%

Berdasarkan COLF 9,29% maka bisa dihitung Base Lending Rate bank sebagai berikut:
Cost of Loanable Funds           9,29%
Margin/Spread                            2,00% +
COLF+Margin                             11,29%
PPh 35% + Margin 2%                  0,70%
OHC                                              2,00%
Risk/Premium                                1,50% +
Base Lending Rate                       15,49%

Daftar Pustaka

Kasmir.  Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Penerbit PT. RajaGrafindo. 2008.

Kasmir. Manajemen Perbankan. Jakarta: Penerbit PT. RajaGrafindo. 2008.

Slamet Riyadi. Banking Assets and Liablitiy Management. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2006.

Soetanto Hadinoto. Bank Strategy on Funding and Liability Management. Jakarta: Penerbit PT. Elex Media Komputindo. 2008.

Muhammad Syafi’I Antonio. Bank Syariah dari teori ke praktek. Jakarta: Gema Insani. 2009.

Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Secara umum prinsip-prinsip ekonomi menjadi 3 kelompok besar. Masing-masing kelompok besar ini membentuk suatu bangunan yang akan menjadi prinsip ekonomi islam.

Bagian pertama (nilai universal) yang menjadi teori dari ekonomi islam dan menjadi landasan ekonomi islam yaitu:

  • Tauhid (keesaan Tuhan), merupakan pondasi ajaran Islam. Segala sesuatu yang kita perbuat di dunia nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Sehingga termasuk didalamnya aktivitas ekonomi dan bisnis nantinya akan dipertanggungjawabkan juga.
  • ‘Adl (keadilan). Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Adil yang dimaksud disini adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi, sehingga penerapannya dalam kegiatan ekonomi adalah manusia tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain atau merusak alam untuk memperoleh keuntungan pribadi.
  • Nubuwwah (kenabian). Setiap muslim diharuskan untuk meneladani sifat dari nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang patut diteladani untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam bidang ekonomi yaitu : Siddiq (benar, jujur), Amanah (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas), Fathanah (Kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualita) dan tabligh (komunikasi, keterbukaan, pemasaran).
  • khilafah (pemerintahan). Dalam Islam, peranan yang dimainkan pemerintah terbilang kecil akan tetapi sangat vital dalam perekonomian. Peranan utamanya adalah memastikan bahwa perekonomian suatu negara berjalan dengan baik tanpa distorsi dan telah sesuai dengan syariah.
  • Ma’ad (hasil). Imam Ghazali menyatakan bahwa motif para pelaku ekonomi adalah untuk mendapatkan keuntungan/profit/laba. Dalam islam, ada laba/keuntungan di dunia dan ada laba/keuntungan di akhirat.

Bagian kedua (prinsip-prinsip derivatif) merupakan prinsip-prinsip sistem ekonomi islam yang juga menjadi tiang ekonomi islam yaitu:

  • Multitype Ownership (kepemilikan multijenis) merupakan turunan dari nilai tauhid dan adil. Dalam ekonomi Islam, kepemilikan swasta atau pribadi tetap diakui. Akan tetapi untuk menjamin adanya keadilan, maka cabang-cabang produksi yang strategis dapat dikuasai oleh negara.
  • Freedom to act (Kebebasan bertindak atau berusaha) merupakan turunan dari nilai nubuwwah, adil dan khilafah. Freedom to act akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian karena setiap individu bebas untuk bemuamalah. Pemerintah akan bertindak sebagai wasit yang adil dan mengawasi pelaku-pelaku ekonomi serta memastikan bahwa tidak terjadi distorsi dalam pasar dan menjamin tidak dilanggarnya syariah.
  • Social Justice (Keadilan Sosial) merupakan turunan dari nilai khilafah dan ma’ad. Dalam ekonomi islam, pemerintah bertanggungjawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara kaya dan miskin.

Teori ekonomi islam dan sistemnya belumlah cukup tanpa adanya manusia yang menerapkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Dengan kata lain, adanya manusia yang berakhlak adalah hal mutlak dalam ekonomi. Kinerja suatu bisnis atau ekonomi tidaklah bergantung kepada teori dan sistemnya saja, melainkan pada man behind the gun-nya. Oleh karena itu akhlak menjadi bagian ketiga dan merupakan atap yang menaungi ekonomi islam.

OVERVIEW MANAJEMEN STRATEGIS

I. PENGERTIAN MANAJEMEN STRATEGIS

· menurut Fred R. David Manajemen strategi adalah seni dan ilmu untuk memformulasi, mengimplementasi, danmengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuan.

· menurut Michael A. Hitt & R. Duane Ireland & Robert E.Hoslisson (1997,XV)Manajemen strategis adalah proses untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasiapa yang ingin mereka capai, dan bagaimana seharusnya mereka mencapai hasil yang bernilai.

· menurut H. Igor Ansoff Manajemen strategi adalah analisis yang logis tentang bagaimana perusahaan dapat beradaptasi terhadap lingkungan baik yang berupa ancaman maupun kesempatan dalam berbagai aktivitasnya.

Manajemen strategi adalah serangkaian keputusan-keputusan dan tindakan-tindakanyang menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan.

Manajemen strategik merupakan satu set keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implimentasi rencana yang dirancang untuk meraih tujuan suatu perusahaan.

Manajemen strategik merupakan proses tiga deretan bertingkat, yang mencakup perencanaan tingkat korporat, usaha/bisnis, dang fungsional. Pada tingkatan yang paling rendah, aktivitas- aktivitas yang strategis akan lebih spesifik, sempit, bersifat jangka pendek, dan berorientasi pada tindakan dengan resiko yang lebih rendah namun lebih sedikit peluang untuk mendapatkan hasil yang dramatis.

II. MANFAAT- MANFAAT MANAJEMEN STRATEGIS

1. Aktivitas formulasi strategis memperkuat kemampuan perusahaan untuk mencegah timbulnya masalah.

2. Proses manajemen strategis menghasilkan keputusan yang lebih baik. Baca lebih lanjut

Pemikiran Al-Maududi dan Baqir Al-Sadr Tentang Ekonomi Islam

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Makalah Sejarah Pemikran Ekonomi Islam yang membahas tentang pemikiran Abu A’la Al-Maududi dan Muhammad Baqir Al-Sadr ini dapat tersusun.

Pemikiran ekonomi Al-Maududi menarik untuk di angkat dimana menurut Al-Maududi bahwa yang menjadi tujuan dari ekonomi islam adalah keselarasan moral, kebebasan individu dan juga penegakan keadilan. Disamping itu, pemikiran ekonomi Baqir Al-Sadr pun tak kalah menariknya untuk diangkat, sebab seperti yang telah kita ketahui bahwa Baqir Al-Sadr merupakan salah satu tokoh aliran Mazhab Iqtishaduna dalam ekonomi islam yang mana mazhab ini beranggapan bahwa islam dan ekonomi tidak dapat sejalan, sehingga ilmu ekonomi yang sudah ada di hancurkan dan kemudian dibangun kembali. Sumber dari Pemikiran Mazhab tersebut adalah Al-quran & Hadist. Keduanya akan kami bahas dalam makalah ini.

Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Makalah ini, sehingga kritik dan saran masih kami perlukan demi kesempurnaan di waktu yang akan datang. Dengan ini kami mengharapkan makalah ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa.

ABU A’LA AL-MAUDUDI

1. Biografi dan Karyanya

Abu A’la merupakan cendekiawan muslim yang berasal dari India, dilahirkan pada tanggal 25 September 1903 M/3 Rajab 1321 H di kota Hyberad. Cendekiawan ini merupakan putra dari Abu Hasan yang berketurunan dari sufi besar tarekat Christiyah. Madrasah Furqoniyah merupakan pendidikan awal beliau, kemudian orang tua beliau lebih memilih mendidiknya di rumah sehingga ia menjadi seorang tradisionalis fundamentalis.[1]

Dengan bukunya yang berjudul “Al-Jihad fil Islam”, beliau menceritakan kehidupannya dalam perkumpulan tahrik-e-hijrat sekitar tahun 1920 ketika masih bekerja sebagai seorang wartawan. Tidak lama, beliau pun bekerja sebagai koresponden di Jabalpur dan di tahun ini pula beliau hijrah ke Delhi dan bekerja sebagai editor pembantu. Beliau meninggal pada tanggal 22 September 1979 di Buffalo, New York dan dimakamkan di Lehrah, Lahore.

2. Format Sistem Ekonomi Islam

Menurut Al-Maududi, Islam telah menerangkan sebuah system ekonomi. Akan tetapi, Islam hanya menentukan landasan dasar yang bisa membuat kita menyusun sebuah rancangan ekonomi yang sesuai di setiap masa. Dalam bidang ekonomi, Islam telah membuat beberapa peraturan dan menyusun sejumlah batasan dimana kita boleh membuat suatu system. Sebagaimana perkembangan yang ada, kita harus menyimpulkan peraturan baru yang berada pada batasan-batasan yang ditemukan oleh Islam.[2]

Jawaban beliau juga dibenarkan oleh Yusuf Qardhawi ketika temannya bertanya bertanya mengenai hal yang sama. Saat itu beliau mengatakan “Aturan dalam Islam ada yang bersifat global dan rinci. Yang global biasanya untuk hal-hal yang memungkinkan berubah karena faktor waktu dan tempat. Sedangkan yang rinci untuk hal-hal yang baku. Masalah ekonomi dan politik sering berubah, temporal, menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu untuk masalah ini Islam cukup meletakkan dasarnya.”[3]

3. Tujuan Organisasi Ekonomi dalam Islam

a. Kebebasan Individu (Individual Freedom)

Tujuan yang pertama dan utama dari Islam ialah untuk memelihara kebebasan individu dan untuk membatasinya ke dalam tingkatan yang hanya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Alasannya adalah karena seseorang harus bertanggung jawab secara individu kepada Allah dan bukannya secara kolektif. Oleh karena itu, Islam menentukan peraturan ekonomi yang menghasilkan kebebasan secara maksimal terhadap kegiatan ekonomi kepada setiap individu, dan mengikat mereka yang hanya kepada batasan-batasan yang sekiranya penting untuk menjaga mereka tetap pada jalur yang ditentukan. Tujuan semua ini adalah menyediakan kebebasan kepada setiap individu dan mencegah munculnya sistem tirani yang bisa mematikan perkembangan manusia.[4]

b. Keselarasan dalam Perkembangan Moral dan Materi

Yang kedua, perkembangan moral manusia adalah kepentingan dasar bagi Islam. Jadi penting bagi individu di dalam masyarakat untuk memiliki kesempatan mempraktekkan kebaikan secara sengaja. Maka kedermawanan, kemurahan hati, dan kebaikan lainnya menjadi suatu yang hidup dalam masyarakat. Karena itulah Islam tidak bersandar seluruhnya kepada hukum untuk menegakkan keadilan sosial, tetapi memberikan otoritas utama kepada pembentukan moral manusia seperti iman, taqwa, pendidikan, dan lain-lainnya.[5]

c. Kerjasama, Keserasian dan Penegakkan Keadilan

Yang ketiga, Islam menjunjung tinggi persatuan manusia dan persaudaraan serta

menentang perselisihan dan konflik. Maka dari itu Islam tidak membagi masyarakat ke dalam kelas sosial. Jika menengok kepada analisis terhadap peradaban manusia akan kelas sosial terbagi menjadi dua; yang pertama kelas yang dibuat-buat dan tercipta secara tidak adil yang dipaksakan oleh system ekonomi, politik dan sosial yang jahat seperti Brahmana, Feodal, Kapitalis. Adapun Islam tidak menciptakan kelas seperti itu dan bahkan membasminya. Yang kedua, kelas yang tercipta secara alami, karena adanya rasa hormat menghormati dan perbedaan kemampuan dan kondisi dari masyarakatnya.[6]

4. Prinsip-prinsip Dasar

a. Kepemilikan Pribadi dan Batasannya (Private Property and Its Limits)

Islam tidak memperbolehkan manusia untuk mencari penghidupan dengan cara-cara yang akan menyebabkan timbulnya kekacauan dalam memperoleh harta kekayaan. Ajaran Islam menegakkan perbedaan antara halal (yang sah) dan haram (tidak sah) dalam menilai berbagai cara yang merugikan dan merusakkan moral.

b. Keadilan Distribusi (Equitable Distribution)

Peraturan penting dalam ekonomi Islam ialah membangun suatu system distribusi yang adil. Kemudian dalam hal pengeluaran, Islam menentukan kondisi yang tidak menyebabkan kerugian moral dari individu atau yang membahayakan public secara umum. Islam juga tidak menyetujui seseorang untuk menahan hartanya dari sirkulasi.

Selain itu, Al-Maududi pun menyebutkan bahwa Islam melarang umatnya berbuat terhadap orang lain atau menggunakan aturan yang tidak adil dalam mencari harta, tetapi mendukung penggunaan semua cara yang adil dan jujur dalam mendapatkan harta kekayaan. Hak individu untuk memiliki harta dan bekerja secara bebas diperbolehkan tetapi hendaklah menurut landasan teretentu, karena islam tidak akan toleran terhadap tindakan penyalahgunaan hak-hak tersebut.

Jelasnya terdapat hanya tiga penggunaan yang munasabah terhadap harta yang diperoleh seseorang. Dibelanjakan, atau diinvestasikan untuk pengembangan hartanya atau disimpan saja.

Maka, jalur yang benar menghasilkannya secara halal, mengeluarkannya sesuai kebutuhan, menginvestasikannya kepada jalur sirkulasi yang halal pula. Dan dalam hal ini, Islam juga melarang adanya reservasi terhadap kesempatan ekonomi untuk beberapa individu, keluarga, kelas yang menghalangi kelas lainnya untuk menggunakan kesempatan itu.[7]

b. Hak-hak Sosial

Islam kemudian menghubungkan kembali hak sosial dengan kekayaan individu dalam berbagai bentuk, salah satunya yaitu seseorang yang memiliki harta lebih mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan kepada kerabatnya yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup.[8] Semua ini bertujuan untuk menanamkan moral kedermawanan, lapang dada dan mencegah sifat egoism dan kikir.

c. Zakat

Dalam perekonomian konvensional, dikenal istilah pajak. Sedangkan dalam Islam, dikenal istilah zakat yang dipungut sesuai dengan besarnya pengeluaran atau dengan kata lain pungutan yang ditarik melalui harta yang diakumulasikan, perdagangan, pertanian, peternakan dan berbagai macam bisnis lainnya. Namun pada dasarnya, zakat sangatlah jauh berbeda dengan pajak. Karena dana zakat tidak disalurkan untuk pembangunan sarana umum, melainkan untuk memenuhi hak-hak orang yang telah ditentukan oleh Allah, yakni mustahiq.

Selain itu, menurut Al-Maududi zakat adalah solidaritas umat Islam untuk mewujudkan jiwa saling tolong menolong di kehidupan social. Ini adalah inovasi yang baik bagi mereka yang sedang mengalami kemandekan dalam berekonomi. Ini juga merupakan sarana untuk menolong mereka yang tidak mampu, yang sakit, para yatim piatu sehingga terwujud persamaan, kestabilan kondisi dan ketentraman jiwa. Di atas semua itu, zakat adalah sesuatu yang tidak pernah hilang dalam pikiran umat Islam.[9]

c. Hukum Waris (Law of Inheritance)

Hukum waris pada intinya ialah mendistribusikan kekayaan yang dimiliki oleh almarhum. Hukum waris dimaksudkan agar harta yang dimiliki oleh almarhum tidak terpusat pada satu orang atau satu keturunan, tetapi terdistribusi kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.[10]

d. Peran Tenaga Kerja, Modal dan Pengelolaan (Role of Labor, Capital and Management)

Islam mengenali hak pemilik tanah dan pemodal, begitu pula terhadap pekerja dan pelaku bisnis yang menerangkan secara jelas bahwa Islam menganggap keduanya sebagai factor ekonomi. Kemudian dari faktor-faktor tersebut harus adil dalam pembagian keuntungan. Intinya, Islam melepaskan kepada kebiasaan dalam pembagiannya. Jika diantara faktor-faktor tersebut terdapat ketidakadilan maka hukum tidak hanya boleh melakukan intervensi, melainkan bertugas untuk mengarahkan kepada regulasi keadilan dalam distribusi profit diantara modal, tenaga kerja dan pengelolaan.

5. Teori Bunga

Al-Maududi telah membahas secara khusus dan memberikan kritik secara rasional terhadap teori bunga, serta membicarakan panjang lebar mengenai aspek-aspek negatif dan menunjukkan kejahatan-kejahatannya secara fundamental. Masalah yang pertama kali harus kita putuskan adalah apakah bunga itu merupakan pembayaran yang beralasan? Apakah para kreditor itu adil apabila menuntut untuk membayar bunga atas hutang yang diberikan? Dan adilkah jika penghutang dituntut harus membayar bunga terhadap pemberi pinjaman sesuatu yang melebihi pinjaman pokok? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menyelesaikan separuh dari masalah bunga. Jika dapat ditunjukkan bahwa bunga tidak dapat dibenarkan baik oleh akal maupun keadilan, lalu mengapa bunga masih menjadi perdebatan. Mengapa peraturan yang tak beralasan tersebut tetap dibiarkan berlangsung berada di tengah masyarakat. Terdapat perbedaan pendapat yang menyolok di antara para ahli yang mendukung doktrin bunga, yaitu untuk apakah bunga itu dibayarkan? Sebagian mengatakan bunga itu merupakan harga, tetapi harga itu untuk apa? Para pelopor institusi bunga mendapat kesulitan besar untuk memperoleh kesepakatan dalam masalah ini.

Ø Teori Piutang Menanggung resiko

Menurut Al-Maududi, sesungguhnya kreditor hanya meminjamkan sejumlah uang yang berlebih dari yang ia perlukan dan yang tidak ia gunakan sendiri. Oleh karena itu, tidak boleh dikatakan sebagai imbalan karena itu tidak menahan diri dari sesuatu yang memungkinkan dirinya menuntut imbalan. Kemudian sewa itu sendiri hanya dikenakan terhadap barang-barang yang dapat digunakan berulang-ulang.

Ø Teori Pinjaman memperoleh Keuntungan

Pemikiran ini mengatakan bahwa waktu itu sendiri memiliki harga yang meningkatkan sejalan dengan periode waktu. Kemudian masa peminjam menginvestasikan modalnya,mempunyai harga tertentu baginya dan ia akan menggunakannya untuk memperoleh keuntungan. Maka tidak ada alasan mengapa kreditor tidak boleh menikmati sebagian dari keuntungan peminjam.

Tetapi kemudian Al-maududi mengajukan pertanyaan yang tidak dapat dijawab dengan masuk akal oleh para pendukung teori bunga ini. Yakni dengan pertanyaan “bagaimana dan darimana sumbernya kreditor itu mendapatkan informasi bahwa peminjam itu nyata-nyata memperoleh keuntungan dan tidak mengalami kerugian dengan investasi modal pinjamannya itu? Bagaimana ia mengetahui bahwa peminjam itu akan memperoleh keuntungan yang pasti sehingga dengan begitu ia menetapkan bagian keuntungan tersebut? Dan bagaimana pemberi pinjaman dapat memperhitungkan bahwa peminjam pasti akan memperoleh keuntungan yang begitu banyak selama masa modal digunakannya sehingga ia akan mampu membayar harga tertentu secara pasti setiap bulan atau setiap tahun?Para pendukung teori bunga ini tidak mampu memberikan jawaban yang masuk akal terhadap masalah tersebut.[11]

Ø Teori Produktivitas Modal

Pendapat ini memandang bahwa modal adalah produktif yang dapat diartikan bahwa modal mempunyai daya untuk menghasilkan barang yang jumlahnya lebih banyak daripada yang dapat dihasilkan tanpa modal itu, atau bahwa modal mempunyai daya untuk menghasilkan nilai tambah daripada nilai yang telah ada itu sendiri. Dan bunga merupakan imbalan atas pelayanan produktif tersebut atas modal kepada peminjam dalam proses produksi. Tetapi pernyataan bahwa produktivitas merupakan kualitas yang melekat pada modal adalah tidak beralasan karena modal menjadi produktif hanya apabila digunakan untuk bisnis yang dapat mendatangkan keuntungan oleh seseorang. Apabila modal digunakan untuk tujuan-tujuan konsumsi, maka modal tidak mempunyai kualifikasi semacam itu. Meskipun modal digunakan dalam usaha-usaha yang mendatangkan keuntungan, tidak perlu kiranya menghasilkan nilai lebih. Dapat dinyatakan bahwa produktivitas tersebut merupakan kualitas yang melekat pada modal. Sering terjadi, terutama dalam keadaan ekonomi yang merosot, penanaman modal tidak hanya menipiskan keuntungan tetapi ternyata melibatkan keuntungan menjadi kerugian.

Ø Teori Present Value > Future Value

Beberapa ahli ekonomi berpendapat bahwa manusia pada dasarnya lebih mengutamakan kehendaknya di masa sekarang serta kepuasan sekarang daripada yang akan datang. Para ahli tersebut menjelaskan fenomena bunga dengan suatu rumusan yang sangat dikenal dengan menurunkan nilai barang di waktu mendatang dibanding dengan nilai barang di waktu kini. Singkatnya, bunga dapat dianggap sebagai agio yang diperoleh dari barang-barang yang waktu sekarang terhadap perubahan atau penukaran barang di waktu yang akan datang. Boehm, pendukung penting dari pendapat ini, memberikan tiga alasan terhadap penurunan nilai di waktu yang akan datang:

· Keuntungan di masa yang akan datang diragukan karena ketidakpastian peristiwa yang akan datang serta kehidupan manusia, sedangkan keuntungan pada masa kini jelas dan pasti.

· Kepuasan terhadap kehendak atau keinginan masa kini lebih bernilai bagi manusia daripada kepuasan mereka di waktu yang akan datang karena mungkin mereka tidak mempunyai kehendak semacam itu di waktu yang akan datang.

· Oleh karena dalam kenyataannya barang-barang pada waktu kini lebih penting dan berguna,dengan demikian barang-barang tersebut mempunyai nilai yang lebih tinggi dibanding dengan barang-barang di waktu yang akan datang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mereka mengatakan bahwa keuntungan pasti masa kini sudah jelas diutamakan daripada keuntungan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, modal yang dipinjamkan kepada peminjam sekarang memiliki nilai yang lebih tinggi daripada sejumlah uang yang dikembalikan beberapa tahun kemudian. Sesungguhnya, bunga merupakan nilai kelebihan yang ditambahkan pada modal yang dipinjamkan pada masa pembayarannya agar mempunyai nilai yang sama dengan modal pinjaman semula.

Yang menjadi pertanyaan adalah: Apakah sifat manusia sungguh-sungguh menganggap kehendak masa sekarang lebih penting dan berharga daripada keinginan-keinginannya di masa yang akan datang? Jika demikian, lalu mengapa banyak orang tidak membelanjakan seluruh pendapatannnya sekarang tetapi senang menyimpan pendapatannya itu untuk keperluan di masa yang akan datang? Kita akan banyak menjumpai orang yang menahan keinginannya di masa kini demi untuk keinginan masa depan yang merupakan peristiwa yang tidak dapat dilihat dan disangka. Segala usaha manusia kini diarahkan untuk masa depan yang lebih baik, sehingga kemungkinan kehidupan manusia di masa yang akan datang lebih bahagia dan sejahtera. Sangat sulit bagi kita untuk menemukan orang yang secara sukarela menciptakan hari ini yang lebih bahagia dan sejahtera dengan mengorbankan kebahagiaan dan kesejahteraannya di masa depan.

Maududi menjelaskan akan bahaya kejahatan institusi bunga dan menunjukkan bagaimana bunga itu dapat menyengsarakan dan menghancurkan masyarakat. Sekarang kita akan membicarakan kejahatan-kejahatan moral, budaya dan ekonomi tersebut satu persatu.

Ø Kejahatan Moral dan Spiritual

Institusi bunga menimbulkan perasaan cinta terhadap uang dan hasrat untuk mengumpulkan harta demi kepentingannya sendiri. Bunga menjadikan manusia egois, bakhil, berwawasan sempit serta berhati batu. Bunga membentuk sikap tidak mengenal belas kasihan, mendorong sifat tamak, menaburkan sifat cemburu, dan memupuk sifat bakhil dalam berbagai cara. Secara ringkas, bunga mendorong dan menyuburkan sifat-sifat buruk terhadap diri manusia yang dapat menimbulkan kesengsaraan di kalangan masyarakat.

Ø Kejahatan Sosial Budaya

Institusi bunga akan menyebarkan keegoisan yang merusak semangat mengabdi kepada masyarakat dan tidak membantu pertumbuhan masyarakat. Kepentingan orang kaya pun dianggap bertentangan dengan kepentingan orang miskin.

Ø Kejahatan Ekonomi

Apabila dipinjamkan untuk kepentingan konsumsi, maka yang terjadi kan menurunkan standar hdup dan pendidikan anak-anak mereka karena pembayaran angsuran bunga yang berat secara terus menerus. Kecemasan dalam hal tersebut akan mempengaruhi efisiensi kerj. Dan pembayaran bunga juga telah mengurangi daya beli di kalangan mereka. Pinjaman yang dilakukan untuk hal produktif biasanya dilakukan oleh pedagang dan pelaku bisinis lainnya.

Maududi berpendapat bahwa dampaknya akan negatif bagi masyarakat bila dipungut bunga pada sektor produktif. Pertama, terakumulasinya modal secara sia-sia karena pemodal menahannya dengan harapan adanya kenaikan suku bunga. Kedua, sikap tamak untuk menaikkan bunga yang lebih tinggi yang menyebabkan tidak dislurkannya dana yang seharusnya dikerjakan oleh pelaku bisnis dan dapat sangat cepat mempengaruhi kehancuran ekonomi. Ketiga, modal tidak diinvestasikan ke dalam banyak perusahaan yang sangat bermanfaat panjang dengan mengharapkan meningginya bunga di masa depan. Hal ini merupakan hambatan dalam pembangunan industri.[12]

M. BAQIR AS-SADR (1935-1980 M)

1. Biografi, Pemikiran dan Karyanya

Muhammad Baqir As-Sadr berasal dari keluarga shi’tie yang dilahirkan pada tanggal 1 Maret 1935 M/25 Dzul Qa’dah 1353 H di Baghdad. Buku Falsafatuna dan Iqtishaduna merupakan karya besar yang mengharumkan namanya di kalangan cendekiawan muslim. Dari karyanya dalam aspak kehidupan ekonomi, yakni Iqtishaduna melahirkan madzhab tersendiri. Menurut mazhab ini, ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Baginya ekonomi Islam hanyalah mazhab, bukan ilmu.

Menurut teori ekonomi, masalah ekonomi muncul karena adanya keinginan manusia yang tidak terbatas sedangkan sumber daya yang tersedia terbatas. Mazhab Iqtishaduna menolak hal ini karena dalam Islam tidak pernah dikenal adanya sumber daya yang terbatas.

Sadr berpendapat bahwa permasalahan ekonomi muncul dikarenakan oleh dua faktor. Pertama karena perilaku manusia yang melakukan kezaliman dan kedua karena mengingkari nikmat Allah SWT[13]. Yang dimaksud zhalim disini adalah proses kecurangan seperti penimbunan atau ikhtikar. Sedangkan yang dimaksud ingkar adalah manusia cenderung menafikan nikmat Allah dengan melakukan eksploitasi sumber daya alam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa permasalahan ekonomi bukan akibat dari keterbatasan alam dalam merespon setiap dinamika kebutuhan manusia.

Lebih jauh, mazhab ini berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil sebagai akibat system ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat kaya. Sementara yang lemah tidak memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat miskin. Karena itu, masalah ekonomi muncul bukan karena sumber daya yang terbatas, tetapi karena keserakahan manusia yang tidak terbatas.

2. Hubungan Milik

Kepemilikan pribadi dalam pandangan Sadr hanya terbatas pada hak memakai dan adanya prioritas untuk menggunakan serta hak untuk melarang orang lain untuk menggunakan sesuatu yang telah menjadi miliknya. Dalam hal ini Sadr menganggap bahwa kepemilikan yang dimiliki manusia hanya bersifat sementara, sedangkan kepemilikan yang mutlak adalah milik Allah SWT.

Baqir As-Sadr memandang format kepemilikan bersama menjadi dua yakni;

(i) Kepemilikan public, (ii) Milik Negara.

Perbedaan antara kepemilikan public dan Negara terletak pada tata cara pengelolaannya. Kepemilikan publik digunakan untuk seluruh kepentinagn masyarakat. Misalnya rumah sakit, sekolah, dan sebagainya. Sedangkan kepemilikan negara dapat digunakan tidak hanya bagi kebaikan semua orang, melainkan dapat pula digunakan untuk suatu bagian dari masyarakat, jika negara memang menghendakinya. Misalnya ghanimah, jizyah, pajak, cukai, harta orang yang tidak memiliki ahli waris, dsb.

3. Peran Negara dalam Perekonomian

Negara memiliki kekuasaan sehingga mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwasannya keadilan berlaku. Diantaranya ialah fungsi-fungsi sebagai berikut:

v Distribusi sumber daya alam kepada individu ysng berdasarkan pada keinginan dan kepastian untuk bekerja.

v Pelaksanaan yang tepat sesuai dengan undang-undang yang sah pada penggunaan sumber daya.

v Memastikan keseimbangan sosial.

Intinya, Negara harus memenuhi standar kehidupan masyarakat yang seimbang secara keseluruhan. Negara pun harus memberikan keamanan social serta memastikan keseimbangan social dan keamana secara keseluruhan. Sehingga masyarakat percaya bahwa Negara yang menjalankan tugas sebgagai pengatur keseimbangan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

4. Larangan Riba dan Perintah Zakat

Sadr tidak banyak membicarakan riba. Penafsirannya pada riba terbatas pada uang modal. Sedangkan mengenai zakat, ia memandang hal ini sebagai tugas Negara. Mengenai pemikiran ekonominya, ia memisahkan antara produksi dan distribusi sebagai pusat di dalam ekonomi. Menurutnya, produksi adalah suatu proses dinamis, mengubah dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan distribusi sebagai bagian dari system social, yaitu total hubungan antar system social yang memancar dari kebutuhan orang dan bukan dari gaya produksi.

5. Teori Produksi Islam

Sadr mengklasifikasi dua aspek yang mendasari terjadinya aktivitas produksi. Pertama adalah aspek obyektif atau aspek ilmiah yang berhubungan dengan sisi teknis dan ekonomis yang terdiri atas sarana-sarana yang digunakan, kekayaan alam yang diolah dan kerja yang dilakukan dalam aktivitas produksi. Aspek ini berusaha untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai what, how, dan whom(The three fundamental economic problem).

Yang kedua yaitu aspek subyektif. Terdiri atas motif psikologis, tujuan yang hendak dicapai lewat aktifitas produksi, dan evaluasi aktivitas produksi menurut konsepsi keadilan yang dianut.

Selain itu menurut Sadr sumber asli produksi terdiri dari tiga kelompok yakni, alam, modal, dan kerja. Adapun sumber alam yang digunakan untuk produksi dibagi menjadi tanah, substansi-substansi primer, dan air.

ð Strategi pertumbuhan produksi

a. strategi doctrinal/ intelectual

Strategi ini bertolak pada asumsi bahwa manusia termotivasi untuk bekerja keras sebagai ibadah. Membiarkan sumber-sumber menganggur, tindakan mubazir, dan juga produksi barang haram merupakan hal yang dilarang didalam Islam. Pemikiran inilah yang dikatakan sebagai landasan doctrinal dalam mewujudkan produksi.

b. strategi legislatif/ hukum

Untuk menjamin lancarnya strategi doktrinal tersebut, diperlukan aturan hukum, antara lain:

ü tanah yang menganggur dapat disita oleh negara untuk kemudian didistribusikan kepada orang yang mampu menggarapnya.

ü Larangan memiliki tanah dengan jalan paksa

ü Larangan kegiatan yang tidak memiliki semangat produktif.

ü Pelarangan riba, ikhtikar, pemusatan kekayaan, dan juga tindakan mubazir

ü Melakukan regulasi pasar dan juga pengawasan terhadapnya (pasar)

6. Pandangan Terhadap Kapitalisme Demokrat

Sistem kapitalisme demokrat mengakui hak individu secara penuh dan meyakini bahwa kepentingan semua orang akan terjamin apabila kepentingan pribadi setiap individu diperhatikan dari seluruh bidang. Menurut mereka, tujuan pemerintah hanya melindungi kepentingan dan keuntungan pribadi individu.

Dalam sistem ekonomi kapitalis bahwa kemiskinan dapat diselesaikan dengan cara menaikkan tingkat produksi dan meningkatkan pendapatan nasional (national income) adalah teori yang tidak sepenuhnya benar, bahkan kemiskinan menjadi salah satu produk dari sistem ekonomi kapitalistik yang melahirkan pola distribusi kekayaan secara tidak adil. Fakta empiris menunjukkan bahwa bukan karena tidak ada makanan yang membuat rakyat menderita kelaparan melainkan buruknya distribusi makanan.

Dalam kaitan ini, Baqr As-Sadr, menolak asumsi ekonomi konvensional bahwa masalah ekonomi muncul disebabkan oleh faktor kelangkaan. Menurut Sadr masalah ekonomi muncul karena distribusi yang tidak merata dan tidak adil sebagai akibat system ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi kaya. Sementara yang miskin tidak memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat miskin. Berangkat dari pemikiran ini, Sadr tidak setuju dengn pemikiran ekonomi yang ada, tetapi menggantinya dengan istilah Iqtishad, yang bermakna seimbang, adil, pertengahan dan keadilan inilah yang harus melandasi system ekonomi yang berkembang.[14]

7. Kritik Terhadap Kapitalisme Sosialis

Pada dasarnya, sosialisme dilahirkan untuk memecahkan masalah sosial yang terjadi pada masyarakat pada umumnya saat itu. Dimana system ini berprinsip pada tiga hal, yakni: menghapus kepemilikan pribadi kepada kepemilikan bersama, seluruh hasil produksi dibagikan secara merata sesuai dengan yang dibutuhkan dan pemerintah harus memiliki regulasi yang matang mengenai pengaturan kehidupan ekonomi masyarakat.

Namun pada kenyataannya, analisis ini kurang tepat untuk diterapkan pada kehidupan masyarakat. Karena ternyata permasalahan baru justru timbul dari penyelesaian yang tidak tepat. Dimana ketika kepemilikan pribadi dihapus dan digantikan dengan kepemilikan bersama, justru bertentangan dengan karakter manusia. Dan para penguasa komunis pun mengakui kegagalan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hami Mahmud Al-Ba’ly. Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah. Jakarta. 2006

Abularaq, Sayyid Abu A’la Maududi: Sawanih, Tahrik, Lahore, 1971. Penerjemahan resmi tentang kisah hidup Maududi.

Euis Amalia. Jurnal Iqtishad,Vol.1, No. 1, Februari 2009.

Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, gramata publishing, Jakarta, 2005.

Nur Chamid, Jejak Langkah Pemikiran Ekonomi Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Syed Abu A’la Maududi, Economic system of Islam, Islamic Publication Ltd. Pakistan.


[1] Abularaq, Sayyid Abu A’la Maududi: Sawanih, Tahrik, Lahore, 1971. Penerjemahan resmi tentang kisah hidup Maududi

[2] Syed Abu A’la Maududi, Economic system of Islam, Islamic Publication Ltd. Pakistan. 1994, h.82

[3] Dr. Yusuf Qardhawi, Norma &Etika Ekonomi Islam, GIP, h.22

[4] Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, gramata publishing, Jakarta 2005 hal. 276.

[5] Ibid., hal. Hal. 276

[6] Ibid., hal. 276.

[7] Ibid., hal. 278.

[8] Ibid., hal. 278.

[9] Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah. Abdul Hami Mahmud Al-Ba’ly. Jakarta. 2006

[10] Syed Abu A’la Maududi, Economic system of Islam, Islamic Publication Ltd. Pakistan. 1994, h.62

[11] Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, gramata publishing, Jakarta 2005 hal. 282-283.

[12] Ibid., hal 285.

[13] Nur Chamid, Jejak Langkah Pemikiran Ekonomi Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

[14] Jurnal Iqtishad,Vol.1, No. 1, Februari 2009, Euis Amalia, Hal. 102

PENEMPATAN SDM

Penempatan berarti mengalokasikan para karyawan baru atau lama pada posisi kerja tertentu[1]. Penempatan terdiri dari dua hal yaitu karyawan yang baru datang dari luar perusahaan dan penugasan bagi karyawan yang lama di tempat yang baru (perlu orientasi/pengenalan).

Dalam alur ini ada tiga jenis penempatan, yaitu promosi, transfer dan demosi. Setiap keputusan harus diiringi dengan orientasi dan tindak lanjut , apapun penyebabnya seperti perampingan , merger, akuisisi atau perubahan internal lainnya.

1. Promosi dan Penggantian Tenaga Kerja

Promosi terjadi apabila seorang karyawan dipindahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang lebih tinggi dalam pembayaran, tanggung jawab atau level. Umumnya diberikan sebagai penghargaan, hadiah atas usaha dan prestasinya di masa lampau.

Pembuat keputusan dapat membedakan antara karyawan yang kuat dan lemah secara objektif. Keputusan seharusnya mencerminkan kinerja secara individu karyawan, tidak didasarkan pada pemilihan yang menyimpang. Pembuat keputusan tidak seharusnya mengikuti prasangka atau perasaan pribadinya. Kalau kegiatan itu didasarkan pada kepentingan pribadi, SDM perusahaan akan didominasi oleh orang-orang yang tidak berkompeten, dan pada akhirnya kinerja perusahaan akan menurun.

Hakikatnya, manusia cenderung untuk terus meningkatkan tingkat kompetensinya. Meskipun tidak selalu benar, prinsip tersebut menyatakan bahwa baiknya kinerja seseorang pada bidang tertentu belum tentu baik juga pada bidang kerja lain. Contoh jika seorang teknisi (ahli teknik) dari perekrutan pekerja baru pada perusahaan pertamina, secara konsisten membuat penghematan yang cukup besar dari kegiatan perubahan desain dalam penyulingan, ini adalah salah satu contoh keunggulan kinerja dari seorang teknisi. Kemudian teknisi tersebut dipromosikan menjadi seorang supervisor. Keahlian yang dipelukan untuk menjadi supervisor yang handal sangat berbeda dengan keahlian yang diperlukan untuk menjadi teknisi yang handal. Akibat dari sistem promosi itu perusahaan pertamina akan memperoleh dua kerugian, yaitu mempunyai supervisor yang tidak handal dan akan kehilangan teknisi yang handal.

Ada juga model promosi sistem senioritas. Dalam beberapa hal, pada umumnya pekerja senior akan dipromosikan terlebih dahulu[2]. Maksud senior disini adalah pekerja yang mempunyai masa kerja paling lama di perusahaan tersebut. Karyawan yang akan dipromosikan ditentukan berdasarkan catatan senioritas yang ada pada perusahaan. Alasan rasional dari pendekatan ini adalah untuk menghilangkan atau mengurangi promosi yang menyimpang.

Penggantian tenaga kerja dapat terjadi karena[3] :

a. Pengangkatan jabatan.

b. Perpindahan kerja dan

c. Pemberhentian Kerja.

Pengangkatan dalam jabatan biasanya didasarkan atas dasar pada:

a. Prestasi kerja;

b. Disiplin kerja;

c. Kesetiaan;

d. Pengabdian;

e. Pengalaman;

f. Dapat dipercaya;

g. Serta adanya syarat-syarat objektif lainnya sehingga seseorang diangkat dalam jabatan.

Dalam rangka kepentingan pelaksanaan tugas seorang pegawai atau tenaga kerja dan dalam rangka pembinaan dapat dilakukan perpindahan jabatandan atau perpindahan bidang tugas dalam satu wilayah maupun keluar ke wilayah lain.

2. Transfer dan Demosi

Transfer dan demosi adalah dua kegiatan utama penempatan karyawan lainnya yang ada pada perusahaan. Transfer terjadi kalau seorang karyawan dipindahkan dari satu posisi ke posisi lainnya yang tingkatannya hampir sama baik tingkat gaji, tanggung jawab, maupun tingkat strukturalnya. Demosi terjadi kalau seorang karyawan dipindahkan dari satu posisi ke posisi lainnya yang lebih rendah tingkatannya.

Transfer mungkin lebih bermanfaat bagi karyawan, karena pengalaman kerja mereka akan bertambah dan mempunyai keahlian baru dan dalam prespektif yang berbeda mereka juga akan menjadi karyawan yang lebih baik sehingga menjadi calon kuat untuk dipromosikan di masa mendatang. Transfer juga akan memperbaiki motivasi dan kepuasan individu.

Demosi jarag menimbulkan hasil yang positif bagi seorang karyawan. Biasanya hal tersebut terjadi karena masalah kedisiplinan, karyawan didemosi karena kinerja yang tidak baik, atau karena ketidaktaatan terhadap disiplin kerja. Satu permasalahan akan timbul akibat demosi, yaitu karyawan mungkin akan kehilangan motivasi kerja atau dapat menimbulkan keraguan yang lebih besar yang diputuskan oleh keputusan demosi. Disamping menimbulkan pengaruh negatif bagi karyawan yang lain, karyawan yang didemosi juga makin tidak produktif, dan makin jelek loyalitasnya.

Pada dasarnya demosi dimaksudkan dengan tujuan baik, yaitu mendorong atau memacu karyawan yang tidak dapat mengerjakan tugasnya. Daripada memutuskan hubungan kerja, perusahaan lebih memilih untuk mempertahankan karyawan dan ditempatkan pada level tanggung jawab yang lebih rendah.

3. Job Posting Program

Job Posting Program memberikan informasi kepada karyawan tetang pembukaan lowongan kerja persyaratannya. Pengumuman tentang lowongan kerja tersebut mengundang para karyawan yang memenuhi syarat untuk melamarnya. Biasanya diumumkan melalui bulletin atau surat kabar perusahaan baik surat kabar biasa maupun elektronik. Kualifikasi dan ketentuan lainnya biasanya diamil dari informasi analisis pekerjaan, melalui pencalonan diri ataupun dengan rekomendasi supervisorm karyawan yang tertarik dapat mengajukan permohonan kepada departemen SDM.

Tujuan program Job Posting ini adalah untuk memberikan dorongan bagi karyawan untuk mencari promosi dan transfer serta membantu departemen SDM dalam mengisi jabatan internal[4]. Dengan demikian, job posting dapat mempertemukan antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan karyawan. Tidak semua jabatan dapat melalui job posting ini, biasanya hanya bagi jabatan level bawah yang berdifat klerikal, teknis, dan posisi supervisor. Namun, pekerjaan pada level yang lebih tinggi dapat pula diumumkan untuk memenuhi tuntutan afirmasi dan persamaan kesempatan pekerjaan, sehingga para karyawan yakin bahwa mereka dapat mengisi pekerjaan apa saja dalam perusahaan, Karenanya pentingnya bagi departemen SDM untuk membuat aturan tentang program job posting dan konsisten dilaksanakan.

Walaupun kebanyakan pencari pekerjaan itu mencari promosi, tetapi banyak pencalon diri itu mencari transfer untuk memperluas keterampilan atau alasan pribadi, Bahkan mencalonkan diri untuk demosi juga mungkin biala seseorang yang frustasi sehingga mencari pekerjaaan lain yang lebih baik. Misalnya saja seoran piñata huruf pada surat kabar akan demosi untuk posisi wartawan karena dalam jangka waktu panjang profesi wartawan lebih menjanjikan.

Pencalonan diri juga digunakan oleh pengelola pelatihan. Banyak perusahaan yang mempekerjakan lulusan sarjana untuk program pelatihan. Untuk kemudian para alumni pelatihan diberikan kesempatan untuk mencalonkan diri pada jabatan yang dibutuhkan.

4. Beberapa Masalah Dalam Penempatan

Terdapat tiga hal yang mendasari keputusan penempatan bagi SDM, yaitu efektivitas, tuntutan hukum dan prevensi PHK.

  1. Efektivitas

Efektivitas penempatan harus mampu meminimalisasi kemungkinan terjadinya kekacauan bagi karyawan dan perusahaan. Untuk mengurangi kekacauan, keputusan promosi dan transfer harus dibuat sesuai dengan langkah-langkah seleksi. Ketika penempatan ditetapkan, karyawan baru harus mendapatkan pengenalan untuk mengurangi kecemasan dan mempercepat sosialisasi dan proses belajar.

2. Tuntutan Hukum

Selama ini hubungan kerja yang tidak didasarkan pada kontrak resmi tertulis disebut hubungan kerja sukarela dan dilanjutkan dengan persetujuan. Kedua pihak harus memberitahukan apabila hubungan itu berakhir. Hak perusahaan untuk memberitahukan pekerja setiap saat tanpa sebab menjadi dikenal sebagai doktrin pemberi kerja. Doktrin ini menyebutkan bahwa pemilik atau manajemen mempunyai hak diatas hak pekerja atas pekerjaan mereka. Secara sederhana dikatakan bahwa seorang pekerja dapat dipecat dengan alasan apapun atau tanpa alasan. Selama ini pula, pemerintah dan hukum telah membatasi hak ini, hakim hendaknya mempelajari dengan cermat buku pedoman pekerja, janji manajemen dan sumber-sumber lain untuk mencari kontrak kerja. Namun demikian, pemberitahuan dilarang oleh:

· Keadaan yang dikendalikan oleh hukum persamaan kesempatan, seperti ras, agama, kebangsaan, jenis kelamin, kehamilan dan usia;

· Kegiatan Serikat Pekerja;

· Penolakan terhadap pelanggaran keselamatan dan kesehatan kerja;

· Hak untuk menolak penugasan yang diyakini berbahaya atau mengancam nyawa;

· Hak untuk menolak tindakan yang bertentangan dengan hukum seperti kerjasama dalam penentuan harga.

Larangan lain dapat diterapkan sesuai dengan keadaan dan hukum lokal. Pemberhentian dapat ditentang bila dilakukan sewenang-wenang dan tidak adil. Juga tidak boleh bertentangan dengan kebijakan publik

3. Pencegahan Separasi (PHK)

Salah satu bidang kreatif MSDM adalah upaya pencegahan separasi. Ketika departemen SDM dapat mencegah perusahaan kehilangan SDM yang bernilai, maka uang yang ditanam dalam rekrutmen, seleksi, orientasi dan pelatihan tidak hilang. Uang juga dapat dihemat dengan mengurangi keperluan penyebaran pekerja yang tersisa. Melalui pendekatan proaktif pengurangan karyawan melalui pengunduran diri secara sukarela, kematian, layoff dan terminasi dapat dikurangi.

· Pengunduran diri secara sukarela. Pengunduran diri secara sukarela dapat dikurangi dengan meningkatkan keputusan kerja, pekerjaan yang menantang, supervisi yang bermutu tinggi, dan kesempatan untuk tumbuh bagi setiap karyawan. Para manajer dan departemen SDM dilibatkan dengan topik-topik tersebut melalui pelatihan bagi supervisor, perencanaan karier, dan aktivitas lainnya.

· Kematian. Kematian sebagai sumber pemberhentian kerja adalah salah satu alasan bagi pengembangan HRD untuk meningkatkan kegiatan keamanan kerja, penjagaan kesehatan secara preventif, dan rancangan program kenyamanan kerja untuk menjaga kesehatan karyawan. Beberapa alasan dapat digunakannya kombinasi antara ruang olahraga, arena jogging, lapangan tenis dan fasilitas atletik lainnya adalah untuk mendorong karyawan agar menjaga kesehatan fisiknya sehingga mereka mempunyai umur yang panjang dan dapat bekerja lebih lama.

· Layoff. Layoff diminimalisasi oleh beberapa perusahaan dengan perencanaan SDM yang cermat. Dengan memprediksi kebutuhan tenaga kerja beberapa tahun mendatang, pengusaha yang menghindari layoff bahkan selama masa resesi yang buruk sekalipun. Kemudian, karena keahlian mereka yang diperlukan bagi bisnis berubah, maka kegiatan pelatihan dan transfer karyawan membantu perusahaan untuk menyesuaikan tantangan ekonomi yang dihadapinya sambil menyediakan keamanan kerja bagi karyawan

· Terminasi. Hasil penelitian tentang mengapa seseorang diberhentikan kerja: Alasan-alasannya[5]: tidak kompeten (35%), tidak cocok dengan rekan kerjanya (10 %), tidak jujur tau dusta (20%), sikap-sikap yang negatif (15%), tidak ada motivasi (10%), gagal atau menolak perintah (5%) dan tidak disiplin (5%).

“Persepsi pengusaha tentang ketidakkompetenan adalah cukup besar karena ketidakcocokan keahlian profesional dan kepribadian calon karyawan dengan persyaratan aktual yang ditentukan dalam pekerjaan tersebut”. Untuk itu perlu diperbarui sistem dan mekanisme kerja secara berkala disesuaikan dengan perkembangan perusahaan. Sebaliknya, 85% karyawan yang disurvei bank pemerintah, mempercayai akan menjamin keamanan kerja bagi karyawan yang berprestasi.

Pelatihan dan perkembangan karyawan adalah cara lain untuk mengurangi terminasi karena buruknya kinerja karyawan. Melalui pelatihan yang efektif, karyawan baru dan karyawan lama dapat diajarkan bagaimana mereka dapat bekerja secara sukses.

DAFTAR PUSTAKA

Fathoni, Abdurrahmat. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Rineka Cipta. 2006.

Rivai, Veithzal & Ella Jauvani Sagala. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

http://ocw.usu.ac.id/course/download/127-PENGANTAR-PSIKOLOGI-SDM/ppsdm_slide_pengenalan_penempatan.pdf


[1] http://ocw.usu.ac.id/course/download/127-PENGANTAR-PSIKOLOGI-SDM/ppsdm_slide_pengenalan_penempatan.pdf

[2] Veithzal Rivai & Ella Jauvani Sagala. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009). hlm. 199.

[3] Abdurrahmat Fathoni. Manajemen Sumber Daya Manusia. (Bandung: Rineka Cipta. 2006). hlm. 115

[4] Veithzal Rivai & Ella Jauvani Sagala. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009). hlm. 202.

[5] Veithzal Rivai & Ella Jauvani Sagala. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009). hlm. 206.