Analisis Tingkat Efisiensi BPRS di Indonesia dengan Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) dan Hubungannya dengan CAMEL

 

Syafaat Muhari & Muhammad Nadratuzzaman Hosen
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract

The magnitude of potential microbanking market makes many banks and other financial institutions to make profits in the segment of small and micro banking as a market for rural banks (BPR), especially Sharia rural banks (BPRS). Thus, the efficient BPRS is required to survive amid the competition. This study used nonparametric data envelopment analyisis (DEA) with the operational approach to analyze the efficiency levels of 73 BPRS in the period of 2nd Quarter June 2011 – 1th Quarter Maret 2013. The level of Bank efficiency could be integrated with the performance of banks which is adopted from Central Bank (BI) criteria, namely CAMEL (Capital, Asset Quality, Management, Earnings and liquidity). Based on the Spearman correlation, the results of this study indicated that the level of efficiency of BPRS using the DEA method have a real and weak relationship with the CAMEL. In addition, in this study also showed that the BPRS is less efficient than Sharia Banks (BUS).

Keyword : Efficiency, Data Envelopment Analysis (DEA), CAMEL

Download artikel lengkap disini

 

Iklan

Agar Mudik Lebaran Tidak Menjadi Tragedi

Rasanya tidak aneh jika kita menyebut mudik lebaran yang setiap tahun menjadi tradisi di Indonesia sebagai sebuah tragedi. Bayangkan, dalam setiap kesempatan mudik terdapat ribuan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan ribuan orang terluka dan ratusan orang tewas. Dalam kurun waktu 11 tahun, jumlah korban tewas tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan yang signifikan.

Tragedi mudik lebaran di Indonesia dapat dikatakan lebih mengerikan dibandingkan dengan rangkaian serangan teroris yang melanda Eropa beberapa waktu belakangan ini jika dilihat dari banyaknya jumlah tewas. Jumlah korban tewas saat mudik bahkan hampir menyamai korban tewas di wilayah konflik perang.

Dari tahun 2006 hingga 2016, total sudah ada 29.862 kecelakaan lalu lintas dengan jumlah korban tewas mencapai 6.958. Berikut grafik data kecelakaan dan korban tewas dalam mudik lebaran dari tahun 2006 hingga 2016 yang dihimpun dari berbagai sumber:

Data kecelakaan mudik lebaran

Angka kecelakaan lalu lintas tertinggi terjadi di Pulau Jawa yang merupakan pulau terpadat di Indonesia. Kecelakaan lalu lintas didominasi oleh sepeda motor yang menyumbang lebih dari 70% dari total insiden kecelakaan yang terjadi pada saat mudik lebaran.

Hal ini membuat hati kita menjadi sedih, momen lebaran yang seharusnya menjadi sarana untuk silaturrahmi dengan keluarga tercinta berubah menjadi duka yang amat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Tentunya kita tidak ingin hal ini terulang terus setiap tahun. Angka kematian dan kecelakaan harus ditekan seminimal mungkin.

Melihat tingginya angka kecelakaan lalu lintas pada setiap musik mudik lebaran, beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka kecelakaan agar mudik lebaran tidak menjadi tragedi

1. Cek Kondisi Kesehatan

Pastikan diri anda dalam keadaan sehat dan prima sebagai persiapan awal ketika akan mudik ke kampung halaman. Jangan memaksakan diri bila sedang sakit, lebih baik anda konsentrasi untuk menyembuhkan diri terlebih dahulu sebelum akan melakukan perjalanan mudik. Anda juga dapat menjaga kesehatan menjelang mudik agar kondisi tetap prima saat tiba waktunya untuk mudik.

2. Jangan Gunakan Sepeda Motor

Sepeda motor hanya dirancang untuk perjalanan jarak dekat sehingga tidak cocok digunakan untuk mudik jarak jauh hingga diatas 100 km. Desain sepeda motor memang kurang safety untuk perjalanan jauh, selain itu pengendara dan penumpang juga langsung terpapar oleh perubahan cuaca seperti terik panas matahari, hujan, dan debu. Oleh karena itu, hindari menggunakan sepeda motor dan pilih moda transportasi lain.

Jika ingin motor anda ikut pulang kampung juga, anda dapat menggunakan jasa ekspedisi seperti kereta atau kapal laut untuk mengirimkan motor anda ke kampung halaman.

3. Pilih Transportasi Massal

Sebaiknya anda memilih transportasi massal seperti kereta api, bus, kapal laut, atau pesawat. Memilih transportasi massal tentu lebih nyaman dan relatif tidak terlalu lelah jika dibandingkan mudik dengan menggunakan kendaraan pribadi apalagi sepeda motor. Mengingat tingginya pemudik saat hari raya lebaran, anda bisa memesan tiket jauh-jauh hari agar tidak kehabisan atau membayar dengan harga yang lebih mahal.

Pemesanan tiket saat ini semakin mudah karena anda dapat memesan tiket moda transportasi massal lewat online agar terhindar dari oknum calo. Untuk memesan tiket kereta anda dapat memesan langsung melalui situs KAI, untuk memesan tiket kapal laut atau pesawat anda dapat membuka situs masing-masing maskapai atau menggunakan situs travel seperti traveloka, tiket.com, pegipegi dan lain-lain.

Bahkan untuk memesan bus antar kota sudah bisa dilakukan secara online. jika anda kehabisan tiket moda transportasi kereta api untuk mudik anda bisa memesan tiket bis secara online. Anda dapat mengakses situs agen bus online seperti bosbis, redbus, atau bustiket untuk memilih PO Bus mana yang akan anda pilih.

4. Manfaat Program Mudik Gratis

Program mudik gratis bagai duren runtuh bagi pemudik karena dapat pulang kampung gratis. Program ini diselenggarakan secara rutin setiap tahun baik oleh instansi pemerintah maupun swasta. Moda transportasi yang digunakan umumnya adalah bus, kapal laut, dan kereta api. Program mudik ini ada juga yang ikut “memudikkan” motor pemudiknya, jadi motor pemudik akan diangkut menggunakan kereta api atau kapal laut dimana motor ini akan diantar ke stasiun atau pelabuhan pemudik di kotanya masing-masing. Program ini tentunya sangat menggiurkan, rajin-rajinlah mencari informasi di internet atau media massa tentang program mudik gratis ini agar anda tidak melewatkan kesempatannya

5. Nebeng atau Rental

Jika anda kehabisan tiket untuk transportasi massal atau harganya sudah mahal dan kehabisan kesempatan mudik gratis, ada baiknya anda nebeng di mobil keluarga atau teman. Anda dapat patungan bensin dan makan dengan teman atau keluarga. Jika mobil keluarga atau teman sudah penuh, anda bisa rental mobil untuk digunakan mudik ke kampung halaman. Banyak rental mobil yang menawarkan harga khusus saat musim mudik lebaran tiba, kendaraannya pun beragam, mulai dari minibus, microbus, hingga bus besar.

Mungkin harganya lebih mahal jika dibandingkan dengan mengendarai sepeda motor, namun sepadan dengan apa yang kita nikmati. Kita tidak perlu lagi kepanasan kena sinar matahari langsung, kehujanan, tidak terlalu lelah, lebih aman dan nyaman, selain itu lebih dekat dengan keluarga dibandingkan dengan mengendarai motor yang penumpangnya terbatas.

Jika anda mempunyai kenalan atau teman dari kampung halaman yang sama, bus besar mungkin dapat menjadi alternatif anda. Selain lebih murah, perjalanan anda dijamin semakin seru karena sepanjang perjalanan ditemani oleh teman dan kenalan sekampung.

6. Pilih Pulang Kampung Lebih Awal atau Setelah Lebaran

Momen lebaran 1 Syawal adalah libur panjang bagi seluruh masyarakat Indonesia, tak heran banyak tiket moda transportasi yang terjual habis dan rental mobil yang penuh mendekati momen lebaran, kesempatan mudik gratis dari instansi pemerintah dan swasta pun penuh. Jika sudah begini, bagi anda yang ingin tetap mudik mungkin dapat mempertimbangkan pulang minimal seminggu sebelum lebaran saat arus mudik belum sampai puncaknya. Biasanya H-10 hingga H-7 lebaran masih banyak moda transportasi yang tersedia.

Bagi anda yang masih bekerja hingga dua atau tiga hari menjelang lebaran, tidak mendapatkan tiket moda transportasi, tidak mendapat kesempatan mudik gratis, kehabisan mobil rental atau tidak ada rekan yang diajak untuk nebeng, mungkin pulang kampung setelah lebaran dapat menjadi alternatif anda.

Pulang kampung setelah lebaran selesai juga dapat menguntungkan anda karena moda transportasi yang tersedia lebih mudah dipesan dan tidak macet layaknya hari-hari menjelang lebaran.

7. Jika Tetap Ingin Pulang Kampung Naik Motor Bagaimana?

Mungkin anda sudah sangat rindu pulang ke kampung halaman saat lebaran tiba, namun tidak ada pilihan lain selain mengendarai sepeda motor. Jika tujuan mudik anda adalah kota yang jaraknya kurang dari 100 km dari Jakarta misalnya seperti Purwakarta atau Sukabumi, tidak ada salahnya jika menggunakan sepeda motor untuk mudik karena jaraknya relatif tidak terlalu jauh.

Namun anda harus mengingat tentang keselamatan berkendara dengan sepeda motor. Periksa kondisi sepeda motor anda agar tetap prima, penumpang sepeda motor hanya boleh dua orang, dan tidak membawa barang bawaan berlebihan. Jika jarak kampung halaman anda jauh dari Jakarta seperti di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, atau Lampung,  sebaiknya jangan sekali-kali mengendarai sepeda motor.

Jika memang hanya ada pilihan motor, mungkin anda bisa pulang kampung di kesempatan lain. Keselamatan anda adalah segalanya, risiko mudik jarak jauh dengan mengendarai sepeda motor sangat besar. Sebagai sarana silaturrahmi, Anda juga dapat memanfaatkan fasilitas video call yang saat ini tarifnya sudah semakin murah.

Semoga perjalanan mudik anda di tahun 2017 berjalan lancar, seru, dan menyenangkan!

Mendorong Inovasi, Meningkatkan Daya Saing Global (2)

Beberapa hal yang mungkin dapat dipersiapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam persiapan menuju era globalisasi adalah Pertama Penegakan Hukum dan Penguatan Sistem Hukum. Penguatan sistem hukum merupakan salah satu hal yang sangat krusial karena dapat jaminan kesetaraan kesempatan dan keadilan serta memberikan kepastian berusaha bagi setiap orang termasuk investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.

Salah satu alasan mengapa negara berkembang seringkali kalah bersaing dengan negara maju dalam globalisasi ekonomi adalah belum siapnya atau kurang kuatnya sistem hukum di negara berkembang (Stiglitz, 2002). Hal yang menjadi masalah utama sejak dulu dan hampir selalu menjadi headline media tanah air, serta menjadi masalah terbesar dalam menghambat daya saing Indonesia adalah korupsi.

Lemahnya penerapan dan sistem hukum di Indonesia membuat korupsi “kecil” dianggap hal biasa bagi sebagian masyarakat Indonesia, merupakan sebuah Ironi karena korupsi adalah penyebab terhambatnya pembangunan baik fisik maupun non-fisik. Korupsi di Indonesia sudah menggurita dari berbagai departemen dari tingkat atas hingga bawah. Berdasarkan data yang dirilis oleh Transparansi Internasional, indeks persepsi korupsi Indonesia masih berada pada rangking 88 dari 167 negara dengan status merah.

Kemauan yang kuat dan ketegasan dari Pemerintah untuk memberantas korupsi dengan menguatkan penerapan hukum yang ada merupakan langkah awal dalam meberantas korupsi. Sebagaimana dalam UUD 1945 bahwa setiap warga negara sama derajatnya dihadapan hukum, dengan demikian sudah sepatutnya perbuatan korupsi ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perangkat hukum yang kuat juga diharapkan dapat mengurangi segregasi dimasyarakat dalam berusaha. Contoh yang masih lekat diingatan kita adalah protes ribuan supir angkutan umum di Jakarta terhadap layanan aplikasi transportasi online pada bulan Maret 2016 karena dianggap mengurangi pendapatan mereka.

Kejadian seperti ini dapat diantisipasi jika saja Pemerintah cepat dan tanggap terhadap inovasi semakin cepat. Pemerintah sendiri pun mengakui sesaat setelah demo supir angkutan umum bahwa mereka tidak mengetahui akibat dari adanya inovasi bisnis aplikasi online dan bagaimana bisnis yang ada lima tahun lagi.

Fenomena bisnis aplikasi angkutan online merupakan fenomena “sudden shift” sebagaimana yang dikemukakan oleh Rhenald Kasali (2015) tentang adanya keseimbangan yang belum terbentuk, tetapi perpindahannya sudah terasa.

Kedua adalah Penguatan infrastruktur. Rendahnya daya saing Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga juga ditengarai akibat rendahnya kualitas infrastruktur Indonesia yang menyebabkan meningkatnya biaya pengangkutan dan logistik.

Secara keseluruhan, kualitas infrastruktur Indonesia pada tahun 2013 menempati peringkat 72 dari 144 negara berdasarkan data yang dirilis oleh WEF. Kualitas ini sudah mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dimana pada survey WEF terakhir kualitas infrastruktur Indonesia berada pada posisi rata-rata.

Dengan fokus pemerintahan saat ini yang concern terhadap pembangunan infrastruktur utamanya di Indonesia Timur, diharapkan dapat menekan ongkos pengangkutan dan logistik di Indonesia. Pada tahun 2014 Logistic Performer Index (LPI) Indonesia mendapatkan nilai 3,08 yang berarti berada pada level consistent performers (Munandar, 2015). Kondisi infrastruktur di Indonesia harus terus dibenahi agar dapat mencapai level logistic friendly untuk meningkatkan daya saing Indonesia.

Ketiga adalah Privatisasi. Bagi sebagian besar orang Indonesia, privatisasi merupakan hal yang tabu untuk dibicarakan karena selalu dikaitkan dengan “menggadaikan aset negara” atau “maenambal anggaran”. Padahal pengertian sebenanrnya adalah memberikan usaha dari Pemerintah kepada swasta yang bentuknya bisa melalui strategic partner, pasar modal, dan lain-lain. Privatisasi ini diharapkan dapat mendorong efisiensi sehingga dapat menguntungkan konsumen karena mendapat harga yang lebih murah, dan sebagai produsen akan mendapatkan profit yang lebih optimal.

Dalam privatisasi yang artinya menyerahkan usaha kepada mekanisme pasar mempunyai keuntungan tersendiri, mekanisme pasar memungkinkan dirinya dikritik untuk sebuah kesalahan. Proses pasar adalah proses yang memungkinkan terjadinya perubahan permintaan dan penawaran yang memungkinkan dirinya untuk dikritik, selalu untuk berubah, karena ia bukan sesuatu yang final (Basri, 2006).

Contoh yang dapat kita lihat adalah efisiensi dari perusahaan-perusahaan BUMN yang mulai membagi sebagian modalnya kepada swasta melalui pasar modal. Setelah melantai di Bursa, perusahaan BUMN yang tadinya sarat dengan berbagai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dapat menjadi perusahaan yang bersih. Hal ini tidak lain disebabkan karena kepemilikan modal dari BUMN tersebut dimiliki oleh banyak pihak, sehingga mau tidak mau BUMN harus melakukan transparansi. Selain itu dengan adanya privatisasi BUMN akan didorong untuk melakukan inovasi agar dapat bersaing dengan perusahaan swasta lainnya.

Penegakan hukum dan penguatan sistem hukum, penguatan infrastruktur, dan privatisasi untuk mendorong inovasi diharapkan dapat mempersiapkan Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi yang secara bertahap mulai diterapkan secara bertahap. Satu hal lagi yang harus dipenuhi adalah kemampuan diplomasi Indonesia dalam perjanjian keikutsertaan perdagangan bebas.

Selama negara-negara maju sering menekan negara berkembang untuk memaksakan kepentingannya sehingga merugikan negara berkembang. Padahal kesetaraan setiap negara dalam kontes globalisasi ekonomi merupakan hal yang vital agar dapat berjalan dengan adil. Dengan demikian, inovasi yang ada di Indonesia dapat bergerak dengan lebih leluasa dalam meningkatkan daya saingnya dengan dimulainya perdagangan bebas yang sudah ada didepan mata.

*********

Mendorong Inovasi, Meningkatkan Daya Saing Global (1)

Pengertian Globalisasi Ekonomi menurut Perdana (2006) secara sederhana dapat dikatakan sebagai  sebuah keadaan dimana perekonomian negara-negara di dunia ini semakin terintegrasi, makin terkait satu sama lain yang konsekuensinya batas-batas negara makin tidak samar. Artinya globalisasi ekonomi akan membuat perekonomian suatu negara saling bergantung.

Tiongkok adalah salah satu yang dapat memaksimalkan adanya globalisasi untuk mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan daya saing negaranya, dengan demikian Indonesia tidak boleh ketinggalan. Berdasarkan data Global Competitiveness Report 2014-2015 yang dirilis oleh World Economic Forum (WEF), Indonesia menempati peringkat ke 34 dari 144 negara yang disurvey. Peringkat Indonesia telah naik dibandingkan dengan beberapa tahun lalu, meskipun di kawasan regional ASEAN masih dibawah Thailand (31), Malaysia (20), dan Singapura (2).

Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sejak tahun 2016 membuat berbagai pihak sadar untuk melakukan pembenahan dalam menghadapi persaingan di era globalisasi yang telah dimulai pada “globalisasi mini” di ASEAN. Berbagai kalangan di Indonesia mulai dari kalangan Politisi, Aktivis, Akademisi, hingga Pengusaha ramai-ramai mempertanyakan kesiapan Indoensia menghadapi globalisasi ekonomi.

Umumnya globalisasi ekonomi dianggap sebagai hal yang mengerikan, sarana eksploitasi kalangan kaya terhadap kalangan tak berpunya, simbol keserakahan dan berbagai anggapan lainnya. Namun faktanya tidaklah semengerikan anggapan yang diungkapkan banyak pihak. Harus diakui globalisasi telah mendorong penciptaan efisiensi dan penggunaan teknologi yang begitu meluas yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan dengan harga makin terjangkau. Selain itu perdagangan bebas yang didorong oleh globalisasi dapat bermanfaat bagi negara yang tidak mampu memproduksi suatu barang untuk dapat dipenuhi oleh negara lain. Dengan demikian alih-alih memproduksi seluruh barang sekaligus dengan biaya yang tidak efisien, setiap negara didorong untuk melakukan spesialisasi dengan fokus terhadap beberapa barang yang diproduksinya sebagaimana yang telah dikemukakan oleh David Ricardo (1772-1823).

Peraih Nobel Ekonomi tahun 2001 Joseph Stiglitz dalam bukunya Globalization and Its Discontents mengemukakan manfaat globalisasi yang dapat dirasakan hingga ke rakyat di negara miskin. Perdagangan antar negara juga dapat bermanfaat bagi negara miskin yang membutuhkan pangan murah untuk rakyat di negaranya. Meskipun dapat memenuhi kebutuhan pangan rakyat miskin di negaranya, akan tetapi banyak yang menentang kebijakan ini karena dianggap mematikan sebagian petani lokal. Hal yang patut dicatat dalam buku Joseph Stiglitz yang sering dikutip oleh aktivis anti-globalisasi bukanlah konsep dari globalisasi itu, melainkan aktor-aktor globalisasi yang terdiri dari lembaga internasional yang menjadi “wasit” globalisasi ekonomi yang berat sebelah terhadap negara berkembang.

Seperti sudah menjadi rahasia umum, lembaga internasional tersebut bukannya menjadi wasit yang adil, malah memaksa negara miskin dan berkembang untuk membuka pasar seluas-luasnya, tetapi disisi lain memproteksi pasar negara maju terhadap barang-barang dari negara miskin dan berkembang. Perdagangan bebas tidak akan mendatangkan manfaat yang besar bagi masyarakat selama setiap pihak tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Adam Smith (1723-1790) pernah mengemukakan bahwa akses dan kesempatan yang sama bagi setiap pihak untuk berusaha merupakan syarat bagi peningkatan kemakmuran.

Dalam mengukur kesiapan Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas, maka World Competitiveness Report yang dipublikasi oleh WEF menjadi salah barometer dalam mengukur kesiapan ekonomi Indonesia untuk menjadi bagian dalam masyarakat global. Peringkat daya saing Indonesia sudah meningkat secara perlahan selama beberapa tahun dengan menempatai peringkat 34 dari 144 negara. Tahap pembangunan di Indonesia saat ini dikategorikan sebagai efficiency driven dimana terdapat peningkatan biaya yang terjadi akibat meningkatnya biaya kenikmatan, sementara disisi lain harus memproduksi barang atau jasa dengan harga yang sama agar harga yang ditawarkan dapat kompetitif.

Berdasarkan laporan WEF tahun 2014-2015 lima faktor utama yang menjadi penghambat untuk berbisnis di Indonesia adalah korupsi, akses keuangan, inflasi, inefisiensi, birokrasi, dan infrastrukur yang buruk.

Secara umum, kategori penilaian indeks daya saing dibagi menjadi tiga strata, yakni tahap factor driven, kemudian efficiency driven, dan terakhir innovation driven. Diantara faktor pertama-kedua dan kedua-ketiga terdapat fase transisi. Didalam laporan WEF, bobot penilaian untuk Indonesia yang masih dalam tahap efficiency driven sehingga pemenuhan kebutuhan minimum mendapat bobot 40%, peningkatan efisiensi 50%, dan faktor inovasi 10%. Sementara untuk negara maju porsinya berbeda menjadi 20%, 50%, dan 30%, karena kebutuhan minimum di negara maju umumnya sudah lebih terpenuhi.

Penilaian indeks daya saing indonesia lebih banyak tertolong oleh faktor inovasi dengan menempati peringkat 30 dari 144 negara, sementara faktor kebutuhan primer dan faktor efisiensi menempati peringkat 46 dari 144 negara. Dalam hal kemampuan berinovasi, Indonesia menempati peringkat 22 dari 144 negara dengan nilai 4.8 (skala 1-7), nilai ini diatas negara maju lain seperti Kanada (26), Australia (27), dan Italia (39). Meskipun demikian hal ini tidak serta-merta mendorong daya saing Indonesia ke level maksimal mengingat daya saing harus melibatkan seluruh aspek. Indonesia memiliki keunggulan dalam kemampuan berinovasi akan tetapi setiap warganya belum memiliki akses dan kesempatan yang sama, serta masih terdapat banyaknya hambatan yang menghalangi inovasi pada level yang maksimal.

Negara dengan daya saing yang tinggi umumnya adalah mereka yang memberikan kebebasan berusaha serta memberikan akses adil kepada rakyatnya. Negara tersebut juga siap menghadapi tantangan globalisasi ekonomi dengan segala persiapannya. Perdagangan bebas  seakan menjadi momok yang menakutkan bagi negara berkembang karena dianggap akan memperlebar disapritas antara negara maju dan berkembang.

Namun faktanya tidak demikian, dengan globalisasi ekonomi Tiongkok dapat mengangkat ratusan juta rakyatnya dari jurang kemiskinan secara dramatis hanya dalam waktu beberapa puluh tahun saja. Hal yang sama juga berlaku bagi Korea Selatan yang pada tahun 1960-an merupakan negara miskin mampu bertransformasi menjadi negara maju dengan produk teknologi kualitas tinggi yang mampu membanjiri pasar global.

Salah satu contoh efisiensi perdagangan dan pemerataan kemakmuran kemakmuran yang merupakan hasil dari globalisasi adalah terbentuknya Uni Eropa yang menciptakan perdagangan bebas sesama anggotanya. Dengan adanya “globalisasi mini” dalam bentuk Uni Eropa nilai perdagangan antar negara semakin meningkat. Dengan demikian dapat terbayang jika skala regional dari globalisasi ekonomi ini dapat diperluas, maka kemakmuran dari manfaat peningkatan nilai perdagangan dapat dirasakan banyak orang (Greenspan, 2007). Namun demikian patut juga diingat bahwa konsekuensi dari globalisasi ekonomi selain menyalurkan kemakmuran juga dapat menyalurkan krisis ekonomi antar-negara sebagaimana yang terjadi pada krisis perumahan Amerika Serikat tahun 2008 dan krisis utang Yunani 2011.

Hampir seluruh negara di dunia sudah terlibat dalam proses globalisasi dan hanya sebagian negara saja yang menutup diri dan negara-negara komunis sekalipun tidak benar-benar menutup diri. Proses globalisasi ekonomi mau tidak mau harus kehadirannya harus dimanfaatkan dengan maksimal agar dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat secara luas.

…bersambung…

Waspada Perang Dagang Amerika-Tiongkok

Donald Trump telah resmi dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat ke 45. Sosok kontroversial ini ternyata benar-benar melaksanakan janji kampanyenya, mulai dari menarik diri dari perjanjian perdagangan Trans Pacific Partnership (TPP), melarang masuk warga dan pengungsi dari tujuh negara yang memiliki potensi terorisme bagi Amerika Serikat, dan realisasi pembangunan tembok perbatasan dengan Meksiko.

Namun hal yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah dampak dari Perang dagang Amerika-Tiongkok yang sedang menghangat seiring terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika ke-45. Data Departemen Perdagangan Amerika Serikat menunjukkan bahwa defisit perdagangan Amerika Serikat sudah per-september 2016 sudah mencapai USD 367 miliar, dimana 70%-nya disumbangkan defisit Tiongkok. Donald Trump dalam kampanyenya pada tahun lalu tak mau tinggal diam dengan berencana menetapkan tarif impor 45% bagi produk Tiongkok.

Pada tahun 2014, berdasarkan data yang dihimpun oleh MIT Media Lab menyebutkan bahwa nilai ekspor Tiongkok ke Amerika Serikat sebesar USD 433 miliar, 51%-nya merupakan barang elektronik seperti komputer, peralatan komunikasi, dan alat rumah tangga lainnya. Sejauh ini belum diketahui apakah tarif 45% yang dijanjikan Trump bagi produk impor Tiongkok akan ditetapkan ke seluruh atau sebagian jenis produk. Untuk sementara ini, anggaplah Trump akan menetapkan tarif 45% bagi produk impor Tiongkok.

Tarif yang tinggi akan membuat produk Tiongkok kurang kompetitif di Amerika sehingga harus mencari pasar diluar Amerika. Amerika Serikat memang tujuan utama ekspor Tiongkok dengan pangsa nilai ekspor 18% dari total ekspor Tiongkok secara keseluruhan sebesar USD 2.37 Triliun (2014), akan tetapi total nilai ekspor ke Benua Amerika tidak lebih besar dibanding ke Benua Asia.

Pada periode yang sama pangsa nilai ekspor terbesar produk Tiongkok berturut-turut ada di Hongkong (11%), Jepang (7%), Korea Selatan (3,8%), dan Indonesia hanya 1.4%, tidak lebih tinggi dibanding Thailand (1.6%) dan Malaysia (1.5%). Sebagian besar jenis produk yang diimpor sama disetiap negara, yakni barang elektronik. Untuk Indonesia, persentase nilai impor barang elektronik dari Tiongkok hanya sebesar 42% dari total nilai impor keseluruhan, terendah dibanding negara mitra perdagangan utama Tiongkok di Asia.

Jika melihat nilai dari jenis barang yang diekspor yang merupakan barang elektronik, kemungkinan Indonesia tidak terlalu banyak mendapatkan kiriman barang “buangan” tersebut mengingat barang elektronik merupakan barang dengan harga yang cukup tinggi sehingga belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, maka negara Asia Timur dan Eropa Barat akan menjadi pangsa barang elektronik “buangan” dari Tiongkok karena daya beli Masyarakatnya yang lebih tinggi.

Indonesia sendiri harus mewaspadai terutama pada barang impor seperti tekstil dan pakaian jadi, makanan, dan pertanian. Meskipun nilai impornya tidak sebesar barang elektronik, sektor ini masih menjadi tumpuan industri dalam negeri dan menyerap banyak tenaga kerja, terlebih sejak berlakunya perdagangan bebas ASEAN dan Tiongkok produk impor murah dari Tiongkok terus membanjiri pasar Tanah Air yang sedikit demi sedikit mengurangi keuntungan produsen dalam Negeri dan meningkatkan risiko PHK pada industri sejenis di dalam negeri.

Presiden Amerika ke 45 sudah dilantik, oleh karena itu tidak ada salahnya jika kita membuat persiapan terkait perang dagang Amerika-Tiongkok sebelum kebijakan Presiden Amerika yang baru benar-benar akan direalisasikan dan berjalan. Defisit perdagangan Indonesia jika perang dagang Amerika-TIongkok mungkin tidak semakin dalam jika dilihat dari cukup kecilnya persentase perdagangan Tiongkok dengan Indonesia, serta menimbang barang Tiongkok yang berupa barang elektronik.

Sektor tekstil dan pakaian jadi, makanan dan produk pertanian yang kemungkinan besar akan mendapatkan imbas pertama dari perang dagang Amerika-Tiongkok. Insentif pada sektor-sektor tersebut perlu disiapkan dari sekarang, persiapan ini tidak hanya untuk mengatasi perang dagang saja, tetapi juga untuk pengembangan usaha dalam jangka menengah dan panjang. Persiapan ini dapat dimulai dari paket kebijakan ekonomi yang telah berjalan 14 jilid. Jika insentif yang diberikan kepada ketiga sektor tersebut berjalan dengan lancar, maka diharapkan dapat mengurangi dampak perang dagang Amerika-Tiongkok yang mungkin terjadi.

Kedepannya kita juga berharap agar Presiden Amerika terpilih dapat melunak terkait dengan kebijakan ekonomi yang kontroversial semasa kampanye. Selain itu, tak lupa daya saing produk dalam negeri harus terus ditingkatkan agar dapat kompetitif ditengah era globalisasi saat ini.

Pricing Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan (financing)  adalah salah satu tugas utama bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit (Syafi’i Antonio:2009)

Jenis-jenis pembiayaan :

  • Dilihat dari segi kegunaan
  1. Pembiayaan investasi, Merupakan pembiayaan jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contohnya adalah pembangunan pabrik atau membeli mesin-mesin.
  2. Pembiayaan modal kerja, Merupakan pembiayaan yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contohnya adalah pembelian bahan baku, gaji pegawai, atau biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.
  • Dilihat dari segi tujuan pembiayaan
  1. Pembiayaan produktif, Pembiayaan yang diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.
  2. Pembiayaan konsumtif, Pembiayaan yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Contohnya pembiayaan untuk perumahan, mobil pribadi, dan lainnya.
  3. Pembiayaan perdagangan, Pembiayaan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai  aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.
  • Dilihat dari segi jangka waktu
  1. Pembiayaan jangka pendek, Pembiayaan yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya untuk keperluan modal kerja.
  2. Pembiayaan jangka menengah, Pembiayaan berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya untuk keperluan investasi.
  3. Pembiayaan jangka panjang, Pembiayaan yang memiliki jangka waktu di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur.

Sebelum memberikan pembiayaan , bank melakukan analisis terlebih dahulu. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip analisis pembiayaan:
Prinsip 6 C

  • Character. Meliputi kemauan dan kemampuan nasabah untuk membayar. Sumber analisis: daftar riwayat hidup calon debitur.
  • Capacity. Melihat sejauhmana kemampuan calon debitur untuk menghasilkan atau mengelola keuangan untuk memenuhi kewajibannya. Sumber analisis: laporan keuangan yang sudah berjalan, rencana bisnis dan keuangan.
  • Capital.  Bertujuan untuk mengetahui struktur modal calon debitur. Berapa yang berasal dari perusahaan sendiri dan dari pihak lain. Sumber analisis: perhitungan working capital, modal tertanam, debt to equity ratio.
  • Collateral. Merupakan barang yang diserahkan oleh debitur sebagai jaminan atas pembiayaan. Syarat jaminannya dapat diidentifikasi, dapat ditentukan nilainya, marketable, tidak mudah rusak/berubah bentuk.
  • Condition of Economic. Situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi perekonomian yang mungkin akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha calon debitur. Contoh: kebijakan moneter, kebijakan pemerintah dan perpajakan.
  • Constraint. Adalah kendala apa saja yang mungkin akan menghambat usaha calon debitur.

Prinsip 7 P

  • People. Penilaian kinerja terhadap calon debitur dan juga mitra usahanya.
  • Purpose. Penilaian atas maksud dan tujuan permohonan pembiayaan oleh calon debitur.
  • Party. Mengklasifikasi debitur berdasarkan modal, kebutuhan, skala usaha dan legalitas.
  • Payment. Penilaian terhadap sumber-sumber pengembalian pembiayaan agar penyelesaian pembiayaan sesuai dengan kesepakatan dan dapat dilaksanakan tanpa hambatan.
  • Prospect. Yaitu untuk menilai harapan ke depan terutama terhadap objek pembiayaan yang dibiayai.
  • Profitability. Artinya pembiayaan yang dibiayai oleh bank akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak baik bank maupun nasabah.
  • Protection. Artinya perlindungan terhadap objek pembiayaan yang dibiayai. Bank harus menguasai agunan, baik yang berupa fixed asset maupun non fixed asset.

Prinsip 7A

  • Aspek hukum. Penilaian kelengkapan dan keabsahan surat-surat atau dokumen yang dimiliki seperti izin-izin usaha atau dokumen pendukung lainnya.
  • Aspek pemasaran. Dilakukan untuk menilai prospek pasar yang akan dimasuki, seberapa besar pasar dan peluang pasar yang ada dan persaingannya.
  • Aspek keuangan. Dengan memperhatikan sumber-sumber dana yang akan diperoleh untuk membiayai usaha serta proyeksi neraca dan laporan laba rugi untuk beberapa periode ke depan.
  • Aspek teknis atau operasional.  Dikaitkan dengan penentuan lokasi usaha, tata letak dan teknologi yang digunakan si calon debitur.
  • Aspek ekonomi sosial. Apakah kehadiran usaha yang dibiayai memiliki dampak ekonomi dan sosial.
  • Aspek organisasi dan manajemen. Menilai kebutuhan tenaga kerja yang dimiliki perusahaan baik secara kualitas maupun kuantitas serta bagaimana perencanaan yang dimiliki sampai dengan pengawasan usaha yang dijalani.
  • Aspek amdal. Apakah usaha yang dijalankan memiliki dampak usaha terhadap lingkungan seperti tanah, air, udara, maupun manusia.

Tujuan dari analisis pembiayaan dengan prinsip-prinsip yang telah dijelaskan di atas bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan gagal bayar dari pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah. Karena dana yang digunakan untuk pembiayaan berasal dari pihak ketiga (nasabah) maka bank harus bisa menjamin ketersediaan dana apabila sewaktu-waktu dana tersebut ditarik nasabah sehingga bank wajib menjaga kelancaran pengembalian pembiayaan. Dana pihak ketiga yang dihimpun bank  termasuk dana berbiaya karena bank memiliki kewajiban untuk memberikan imbalan atau bagi hasil. Imbalan ini diperoleh bank dari kegiatan pembiayaan.

Dalam menentukan imbalan pembiayaan, bank tidak sembarang menetapkannya. Sebelumnya bank akan menghitung biaya-biaya yang harus dikeluarkan bank untuk setiap rupiah dana yang dihimpunnya dari berbagai sumber sebelum dikurangi likuiditas wajib dan biaya lainnya seperti overhead cost, pajak, dan margin yang ditetapkan bank. Dari hasil perhitungan itu akan diperoleh persentase tingkat imbalan pembiayaan atau bisa juga disebut pricing pembiayaan.

Pada bank konvensional istilah pricing pembiayaan adalah base lending rate. Untuk menentukan cost of fund, bank konvensional mengacu pada suku bunga simpanan yang telah ditetapkan. Sedangkan bank syariah masih mengikuti acuan suku bunga simpanan seperti bank konvensional untuk bersaing dengan bank konvensional.

Untuk menghitung besarnya biaya dana atau cost of funds terdapat beberapa konsep yang dianut oleh setiap bank, di antaranya adalah:

  • Weighted Average Cost of Funds Method (WACOF) atau Metode Biaya Dana Rata-Rata Tertimbang.
  • Historical Average Cost of Funds Method atau Metode Biaya Dana Rata-Rata Historis.
  • Marginal Cost of Funds Method atau Metode Biaya Dana Marginal.

Namun metode yang sering digunakan oleh bank-bank komersial adalah metode WACOF (Soetanto Hadinoto:2008).

Weighted Average Cost of Funds Method (WACOF)
Metode perhitungan biaya dana ini dilakukan dengan memperhatikan komposisi serta peran masing-masing sumber dana secara proporsional  sehingga dapat menggambarkan biaya dana yang dihimpun oleh bank secara keseluruhan. Dengan memperhitungkan besarnya Giro Wajib Minimum ditambah Kas Minimum akan menghasilkan besarnya Reserve Requirement yang harus dipelihara oleh bank. Perhitungan dengan metode ini dilakukan dengan menjumlahkan seluruh dana berbiaya yang dihimpun kemudian membuat share atau komposisi dana dengan pembobotan dalam persentase (%), tingkat bunga masing-masing sumber dana, besarnya Reserve Requirement (RR) yang terdiri dari GWM dan Kas Minimum, berdasarkan besarnya RR hitung biaya bunga efektif yang ditanggung.

Contoh perhitungan COLF dengan metode WACOF:

 Tabel Pricing Pembiayaan

Perhitungan yang dilakukan:

  • Interest effective merupakan suku bunga efektif yang menjadi beban bank, yaitu Suku Bunga dibagi dengan 1-RR
  • Cost of contribution merupakan kontribusi biaya bunga yang dihitung dengan mengalikan interest effective (%) dengan komposisi (%)
  • Cost of fund dari dana yang dihimpun bank diperoleh dengan menjumlahkan masing-masing cost of contribution sebesar 9,29%

Berdasarkan COLF 9,29% maka bisa dihitung Base Lending Rate bank sebagai berikut:
Cost of Loanable Funds           9,29%
Margin/Spread                            2,00% +
COLF+Margin                             11,29%
PPh 35% + Margin 2%                  0,70%
OHC                                              2,00%
Risk/Premium                                1,50% +
Base Lending Rate                       15,49%

Daftar Pustaka

Kasmir.  Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Penerbit PT. RajaGrafindo. 2008.

Kasmir. Manajemen Perbankan. Jakarta: Penerbit PT. RajaGrafindo. 2008.

Slamet Riyadi. Banking Assets and Liablitiy Management. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2006.

Soetanto Hadinoto. Bank Strategy on Funding and Liability Management. Jakarta: Penerbit PT. Elex Media Komputindo. 2008.

Muhammad Syafi’I Antonio. Bank Syariah dari teori ke praktek. Jakarta: Gema Insani. 2009.

Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi

Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) tahun 2012 yang dirilis Transparency International menempatkan Indonesia pada peringkat 118 dari 174 negara dengan angka CPI sebesar 32. Peringkat CPI Indonesia pada tingkat regional masih dibawah negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura (5), Brunei Darussalam (46), Malaysia (54), Thailand (88), Filipina (105) dan Timor Leste (113). peringkat Indonesia hanya lebih unggul dari Vietnam (123), Kamboja (157), Laos (160) dan Myanmar (172).

Rendahnya peringkat CPI Indonesia mencerminkan makin akutnya kasus korupsi di Indonesia. Hal ini bisa dibuktikan dari pemberitaan di media massa dimana kasus korupsi sering menjadi headline pemberitaan, mulai dari kasus korupsi yang menyeret nama pejabat tinggi negara hingga kasus korupsi kecil pada tingkat kelurahan. Hampir semua lembaga negara pernah tersangkut kasus korupsi mulai dari lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Korupsi sudah begitu mengguritanya di Indonesia sehingga memunculkan rasa skeptis masyarakat terhadap pemberantasan korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaaan sudah banyak mengungkap kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Akan tetapi kasus-kasus tersebut tersebut hanyalah segelintir dari kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Jumlah personil KPK, Kepolisian dan Kejaksaan yang ada tentu tak sebanding dengan kasus korupsi yang sangat marak terjadi di Indonesia, terlebih lagi Kepolisian dan Kejaksaan masih harus menangani masalah-masalah lain.

Salah satu jalan untuk membantu kelancaran pemberantasan korupsi di Indonesia adalah dengan memberikan peran serta kepada masyarakat. Masyarakat harus diberikan edukasi mengenai dampak buruk korupsi dan melaporkan segala bentuk kegiatan praktek korupsi yang terjadi sekecil apapun itu. Terlebih korupsi bukan hanya masalah besar kecilnya uang negara yang diambil, persepsi masyarakat dalam menolerir kasus korupsi yang kecil harus dirubah karena nantinya akan menghambat pemberantasan korupsi di Indonesia.

Michael Backman (2008: 210) dalam bukunya Asia Future Shock menerangkan bahwa salah satu persoalan besar dalam memerangi korupsi di Indonesia adalah masyarakat Indonesia cenderung mendefinisikan korupsi dari segi kuantitas, yang berarti bahwa baru akan disebut korupsi jika yang diambil secara tidak semestinya (berjumlah besar). Banyak orang juga menganggap bahwa sah atau wajar saja jika orang-orang yang berkuasa memanfaatkan kedudukan untuk memperkaya diri. Masyarakat baru jijik jka orang-orang itu terlalu serakah.

Dengan demikian merubah persepsi masyarakat Indonesia yang menolerir kasus korupsi yang kecil perlu dirubah, karena dari kasus korupsi yang kecil ini muncul niat untuk melakukan korupsi yang lebih besar. Masyarakat Indonesia harus berperan serta dalam pemberantasan korupsi dengan melaporkan praktek korupsi yang terjadi. Sekecil apapun korupsi yang terjadi hendaknya tidak dapat ditolerir dengan alasan apapun karena uang yang diambil merupakan uang negara yang seharusnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.