Pricing Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan (financing)  adalah salah satu tugas utama bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit (Syafi’i Antonio:2009)

Jenis-jenis pembiayaan :

  • Dilihat dari segi kegunaan
  1. Pembiayaan investasi, Merupakan pembiayaan jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contohnya adalah pembangunan pabrik atau membeli mesin-mesin.
  2. Pembiayaan modal kerja, Merupakan pembiayaan yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contohnya adalah pembelian bahan baku, gaji pegawai, atau biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.
  • Dilihat dari segi tujuan pembiayaan
  1. Pembiayaan produktif, Pembiayaan yang diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.
  2. Pembiayaan konsumtif, Pembiayaan yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Contohnya pembiayaan untuk perumahan, mobil pribadi, dan lainnya.
  3. Pembiayaan perdagangan, Pembiayaan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai  aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.
  • Dilihat dari segi jangka waktu
  1. Pembiayaan jangka pendek, Pembiayaan yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya untuk keperluan modal kerja.
  2. Pembiayaan jangka menengah, Pembiayaan berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya untuk keperluan investasi.
  3. Pembiayaan jangka panjang, Pembiayaan yang memiliki jangka waktu di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur.

Sebelum memberikan pembiayaan , bank melakukan analisis terlebih dahulu. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip analisis pembiayaan:
Prinsip 6 C

  • Character. Meliputi kemauan dan kemampuan nasabah untuk membayar. Sumber analisis: daftar riwayat hidup calon debitur.
  • Capacity. Melihat sejauhmana kemampuan calon debitur untuk menghasilkan atau mengelola keuangan untuk memenuhi kewajibannya. Sumber analisis: laporan keuangan yang sudah berjalan, rencana bisnis dan keuangan.
  • Capital.  Bertujuan untuk mengetahui struktur modal calon debitur. Berapa yang berasal dari perusahaan sendiri dan dari pihak lain. Sumber analisis: perhitungan working capital, modal tertanam, debt to equity ratio.
  • Collateral. Merupakan barang yang diserahkan oleh debitur sebagai jaminan atas pembiayaan. Syarat jaminannya dapat diidentifikasi, dapat ditentukan nilainya, marketable, tidak mudah rusak/berubah bentuk.
  • Condition of Economic. Situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi perekonomian yang mungkin akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha calon debitur. Contoh: kebijakan moneter, kebijakan pemerintah dan perpajakan.
  • Constraint. Adalah kendala apa saja yang mungkin akan menghambat usaha calon debitur.

Prinsip 7 P

  • People. Penilaian kinerja terhadap calon debitur dan juga mitra usahanya.
  • Purpose. Penilaian atas maksud dan tujuan permohonan pembiayaan oleh calon debitur.
  • Party. Mengklasifikasi debitur berdasarkan modal, kebutuhan, skala usaha dan legalitas.
  • Payment. Penilaian terhadap sumber-sumber pengembalian pembiayaan agar penyelesaian pembiayaan sesuai dengan kesepakatan dan dapat dilaksanakan tanpa hambatan.
  • Prospect. Yaitu untuk menilai harapan ke depan terutama terhadap objek pembiayaan yang dibiayai.
  • Profitability. Artinya pembiayaan yang dibiayai oleh bank akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak baik bank maupun nasabah.
  • Protection. Artinya perlindungan terhadap objek pembiayaan yang dibiayai. Bank harus menguasai agunan, baik yang berupa fixed asset maupun non fixed asset.

Prinsip 7A

  • Aspek hukum. Penilaian kelengkapan dan keabsahan surat-surat atau dokumen yang dimiliki seperti izin-izin usaha atau dokumen pendukung lainnya.
  • Aspek pemasaran. Dilakukan untuk menilai prospek pasar yang akan dimasuki, seberapa besar pasar dan peluang pasar yang ada dan persaingannya.
  • Aspek keuangan. Dengan memperhatikan sumber-sumber dana yang akan diperoleh untuk membiayai usaha serta proyeksi neraca dan laporan laba rugi untuk beberapa periode ke depan.
  • Aspek teknis atau operasional.  Dikaitkan dengan penentuan lokasi usaha, tata letak dan teknologi yang digunakan si calon debitur.
  • Aspek ekonomi sosial. Apakah kehadiran usaha yang dibiayai memiliki dampak ekonomi dan sosial.
  • Aspek organisasi dan manajemen. Menilai kebutuhan tenaga kerja yang dimiliki perusahaan baik secara kualitas maupun kuantitas serta bagaimana perencanaan yang dimiliki sampai dengan pengawasan usaha yang dijalani.
  • Aspek amdal. Apakah usaha yang dijalankan memiliki dampak usaha terhadap lingkungan seperti tanah, air, udara, maupun manusia.

Tujuan dari analisis pembiayaan dengan prinsip-prinsip yang telah dijelaskan di atas bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan gagal bayar dari pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah. Karena dana yang digunakan untuk pembiayaan berasal dari pihak ketiga (nasabah) maka bank harus bisa menjamin ketersediaan dana apabila sewaktu-waktu dana tersebut ditarik nasabah sehingga bank wajib menjaga kelancaran pengembalian pembiayaan. Dana pihak ketiga yang dihimpun bank  termasuk dana berbiaya karena bank memiliki kewajiban untuk memberikan imbalan atau bagi hasil. Imbalan ini diperoleh bank dari kegiatan pembiayaan.

Dalam menentukan imbalan pembiayaan, bank tidak sembarang menetapkannya. Sebelumnya bank akan menghitung biaya-biaya yang harus dikeluarkan bank untuk setiap rupiah dana yang dihimpunnya dari berbagai sumber sebelum dikurangi likuiditas wajib dan biaya lainnya seperti overhead cost, pajak, dan margin yang ditetapkan bank. Dari hasil perhitungan itu akan diperoleh persentase tingkat imbalan pembiayaan atau bisa juga disebut pricing pembiayaan.

Pada bank konvensional istilah pricing pembiayaan adalah base lending rate. Untuk menentukan cost of fund, bank konvensional mengacu pada suku bunga simpanan yang telah ditetapkan. Sedangkan bank syariah masih mengikuti acuan suku bunga simpanan seperti bank konvensional untuk bersaing dengan bank konvensional.

Untuk menghitung besarnya biaya dana atau cost of funds terdapat beberapa konsep yang dianut oleh setiap bank, di antaranya adalah:

  • Weighted Average Cost of Funds Method (WACOF) atau Metode Biaya Dana Rata-Rata Tertimbang.
  • Historical Average Cost of Funds Method atau Metode Biaya Dana Rata-Rata Historis.
  • Marginal Cost of Funds Method atau Metode Biaya Dana Marginal.

Namun metode yang sering digunakan oleh bank-bank komersial adalah metode WACOF (Soetanto Hadinoto:2008).

Weighted Average Cost of Funds Method (WACOF)
Metode perhitungan biaya dana ini dilakukan dengan memperhatikan komposisi serta peran masing-masing sumber dana secara proporsional  sehingga dapat menggambarkan biaya dana yang dihimpun oleh bank secara keseluruhan. Dengan memperhitungkan besarnya Giro Wajib Minimum ditambah Kas Minimum akan menghasilkan besarnya Reserve Requirement yang harus dipelihara oleh bank. Perhitungan dengan metode ini dilakukan dengan menjumlahkan seluruh dana berbiaya yang dihimpun kemudian membuat share atau komposisi dana dengan pembobotan dalam persentase (%), tingkat bunga masing-masing sumber dana, besarnya Reserve Requirement (RR) yang terdiri dari GWM dan Kas Minimum, berdasarkan besarnya RR hitung biaya bunga efektif yang ditanggung.

Contoh perhitungan COLF dengan metode WACOF:

 Tabel Pricing Pembiayaan

Perhitungan yang dilakukan:

  • Interest effective merupakan suku bunga efektif yang menjadi beban bank, yaitu Suku Bunga dibagi dengan 1-RR
  • Cost of contribution merupakan kontribusi biaya bunga yang dihitung dengan mengalikan interest effective (%) dengan komposisi (%)
  • Cost of fund dari dana yang dihimpun bank diperoleh dengan menjumlahkan masing-masing cost of contribution sebesar 9,29%

Berdasarkan COLF 9,29% maka bisa dihitung Base Lending Rate bank sebagai berikut:
Cost of Loanable Funds           9,29%
Margin/Spread                            2,00% +
COLF+Margin                             11,29%
PPh 35% + Margin 2%                  0,70%
OHC                                              2,00%
Risk/Premium                                1,50% +
Base Lending Rate                       15,49%

Daftar Pustaka

Kasmir.  Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Penerbit PT. RajaGrafindo. 2008.

Kasmir. Manajemen Perbankan. Jakarta: Penerbit PT. RajaGrafindo. 2008.

Slamet Riyadi. Banking Assets and Liablitiy Management. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2006.

Soetanto Hadinoto. Bank Strategy on Funding and Liability Management. Jakarta: Penerbit PT. Elex Media Komputindo. 2008.

Muhammad Syafi’I Antonio. Bank Syariah dari teori ke praktek. Jakarta: Gema Insani. 2009.

Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi

Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) tahun 2012 yang dirilis Transparency International menempatkan Indonesia pada peringkat 118 dari 174 negara dengan angka CPI sebesar 32. Peringkat CPI Indonesia pada tingkat regional masih dibawah negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura (5), Brunei Darussalam (46), Malaysia (54), Thailand (88), Filipina (105) dan Timor Leste (113). peringkat Indonesia hanya lebih unggul dari Vietnam (123), Kamboja (157), Laos (160) dan Myanmar (172).

Rendahnya peringkat CPI Indonesia mencerminkan makin akutnya kasus korupsi di Indonesia. Hal ini bisa dibuktikan dari pemberitaan di media massa dimana kasus korupsi sering menjadi headline pemberitaan, mulai dari kasus korupsi yang menyeret nama pejabat tinggi negara hingga kasus korupsi kecil pada tingkat kelurahan. Hampir semua lembaga negara pernah tersangkut kasus korupsi mulai dari lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Korupsi sudah begitu mengguritanya di Indonesia sehingga memunculkan rasa skeptis masyarakat terhadap pemberantasan korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaaan sudah banyak mengungkap kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Akan tetapi kasus-kasus tersebut tersebut hanyalah segelintir dari kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Jumlah personil KPK, Kepolisian dan Kejaksaan yang ada tentu tak sebanding dengan kasus korupsi yang sangat marak terjadi di Indonesia, terlebih lagi Kepolisian dan Kejaksaan masih harus menangani masalah-masalah lain.

Salah satu jalan untuk membantu kelancaran pemberantasan korupsi di Indonesia adalah dengan memberikan peran serta kepada masyarakat. Masyarakat harus diberikan edukasi mengenai dampak buruk korupsi dan melaporkan segala bentuk kegiatan praktek korupsi yang terjadi sekecil apapun itu. Terlebih korupsi bukan hanya masalah besar kecilnya uang negara yang diambil, persepsi masyarakat dalam menolerir kasus korupsi yang kecil harus dirubah karena nantinya akan menghambat pemberantasan korupsi di Indonesia.

Michael Backman (2008: 210) dalam bukunya Asia Future Shock menerangkan bahwa salah satu persoalan besar dalam memerangi korupsi di Indonesia adalah masyarakat Indonesia cenderung mendefinisikan korupsi dari segi kuantitas, yang berarti bahwa baru akan disebut korupsi jika yang diambil secara tidak semestinya (berjumlah besar). Banyak orang juga menganggap bahwa sah atau wajar saja jika orang-orang yang berkuasa memanfaatkan kedudukan untuk memperkaya diri. Masyarakat baru jijik jka orang-orang itu terlalu serakah.

Dengan demikian merubah persepsi masyarakat Indonesia yang menolerir kasus korupsi yang kecil perlu dirubah, karena dari kasus korupsi yang kecil ini muncul niat untuk melakukan korupsi yang lebih besar. Masyarakat Indonesia harus berperan serta dalam pemberantasan korupsi dengan melaporkan praktek korupsi yang terjadi. Sekecil apapun korupsi yang terjadi hendaknya tidak dapat ditolerir dengan alasan apapun karena uang yang diambil merupakan uang negara yang seharusnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Menghindari Krisis Dengan Menjaga Kesehatan Bank

Perekonomian Indonesia sedang dilanda cobaan berat; nilai tukar rupiah dan bursa saham melemah, inflasi tinggi, dan neraca perdagangan defisit. Hal ini membuat khawatir banyak pihak. Dikhawatirkan, krisis moneter tahun 1998 terulang kembali. Tentunya keadaan ekonomi sekarang berbeda dibanding 15 tahun yang lalu.

Krisis 1998 berawal dari krisis perbankan yang menjalar menjadi krisis ekonomi, sosial, dan politik. Saat ini keadaan perbankan relatif sehat. Ini terlihat dari cukup baiknya rasio-rasio penting dalam menilai kinerja keuangan bank per Juni 2013;  rasio nonperforming earning asset terhadap earning assets bank di Indonesia sebesar 1,57%, capital adequacy ratio sebesar 18,08%, return on assets ratio sebesar 3,02%, dan liquid assets ratio sebesar 16,22% (sumber data: Bank Indonesia).

Pada masa menjelang krisis 1998 kinerja bank menurun karena peningkatan kredit bermasalah, turunnya modal bank, manajemen yang tidak profesional, serta lemah dan longgarnya pengawasan bank. Kemudian, saat nilai tukar rupiah turun banyak bank tidak mampu menunaikan kewajibannya. Ditambah dengan dilikuidasinya enam belas bank pada November 1997, kepercayaan masyarakat kepada perbankan turun dan akhirnya memicu penarikan dana besar-besaran. Imbasnya pertumbuhan sektor riil; manufaktur, perdagangan, investasi, dan konsumsi ikut menurun. Demi mencegah kembalinya krisis perbankan yang dapat menggoyahkan ekonomi nasional, sistem peringatan dini harus betul-betul diperhatikan oleh bank dan lembaga pengawas perbankan.

Bank-bank diharapkan untuk memperhatikan faktor-faktor seperti permodalan, kualitas aset, manajemen, profitabilitas dan likuiditasnya untuk mendeteksi datangnya krisis. Pendeteksian krisis lebih dini akan memungkinkan bank dan lembaga pengawas perbankan melakukan tindakan guna mencegah terjadinya krisis. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan yang ketat dan transparan agar bank-bank di Indonesia mampu menjaga kualitas kredit dan likuiditasnya, meraih profit, menjaga tingkat efisiensinya dan menerapkan good corporate governance (GCG).

Perbankan yang sehat dan kuat berarti memperkuat perekonomian nasional sebab melalui perbankan dana dimobilisasi ke berbagai sektor riil. Krisis ekonomi tahun 1998 memberikan kita pelajaran akan pentingnya peran strategis perbankan dalam perekonomian nasional.

*Tulisan dimuat pada Poros Mahasiswa SINDO edisi Sabtu 14 September 2013

Pentingnya Pendidikan Agama dan Pancasila Bagi Pelajar

Tawuran antar pelajar akhir-akhir ini makin meresahkan dan mengganggu ketenteraman masyarakat. Hampir setiap hari peristiwa ini terjadi, baik yang diliput oleh media maupun yang tidak terliput. Penyebabnya seringkali bermula dari masalah sepele seperti saling ejek. Pekan lalu, kasus tawuran pelajar di dalam Bus 213 Kampung Melayu–Grogol menarik perhatian publik (4/10/13). Dalam kejadian tersebut seorang pelajar menyiramkan air keras kepada pelajar lain yang dianggap musuhnya. Kejadian tersebut tidak saja melukai lawan pelajar tersebut, tetapi juga penumpang lain yang ada dalam bus.

Pelajar adalah calon generasi penerus bangsa yang seharusnya tidak boleh melakukan tawuran yang dapat mengganggu ketertiban umum. Pelajar harusnya mengisi waktu dengan hal-hal yang berguna bagi masa depannya daripada hanya sekedar tawuran. Meskipun sudah dilerai oleh warga bahkan tak sedikit yang ditangkap oleh pihak Kepolisian, tawuran seakan tidak pernah berhenti. Apakah ini berarti tawuran sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian pelajar dan peserta tawuran tersebut bangga telah melakukan tindakan yang menjurus kriminal?. Jika jawabannya iya, maka sungguh ini adalah sebuah ironi.

Berbagai teori telah dikemukakan untuk menjawab pertanyaan mengapa tawuran pelajar sering terjadi, mulai dari minimnya hubungan yang intens antara anak dengan orang tua, kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi, hingga faktor minimnya ruang publik untuk berekspresi. Namun dari berbagai teori yang ada, patut juga kita cermati bahwa pendidikan Agama dan Pancasila sejak kecil juga memegang peranan yang sangat besar. Dengan pendidikan Agama dan Pancasila yang intens sejak dini, seorang anak dapat memfilter sendiri apakah perbuatan yang akan, sedang atau telah dilakukan merupakan perbuatan baik atau buruk. Maka seorang anak disini akan menjadi benteng bagi dirinya sendiri.

Pendidikan Agama dan Pancasila perlahan-lahan mulai pudar, dikesampingkan dan bahkan dilupakan, padahal Ada banyak nilai moral yang bisa dipetik. Dalam pendidikan Agama diajarkan bagaimana untuk menjadi manusia yang berakhlak mulia, bersifat jujur, sabar, menjaga perasaan orang lain, berbuat baik terhadap sesama, saling memaafkan dan saling menghargai. Dalam pendidikan Pancasila setiap warga negara diajarkan untuk berbudi pekerti luhur, saling menghargai perbedaan, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, mengutamakan kepentingan bersama dan menonolong sesama.

Dengan nilai-nilai yang diajarkan tersebut, pelajar dapat mengubah mindset-nya kepada pelajar lain dari “kami” menjadi “kita sebagai bangsa”. Dengan demikian tidak perlu lagi terjadi tawuran, selain itu nilai-nilai ini juga dapat menguatkan kepribadian setiap pelajar. Menanamkan nilai-nilai Agama dan Pancasila kepada pelajar dibutuhkan peranan semua pihak termasuk sekolah dan orang tua untuk turut mengamalkannya sebagai teladan bagi para pelajar. Pelajar dengan akhlak mulia dan budi pekerti luhur merupakan modal untuk membentuk tunas bangsa yang kuat.

Pasar Bebas, Peran Pemerintah dan Bawang

Headline pemberitaan di media massa dalam beberapa minggu terakhir sedang ramai dihiasi berita-berita tentang kenaikan harga bawang yang melambung. Berita-berita politik yang tengah memanas dan kriminal yang makin sadis tenggelam dengan datangnya kabar mengenai harga bawang yang melambung 3 hingga 4 kali lipat dari harga keekonomiannya. Yang lebih merepotkan adalah belum adanya subtitusi untuk bawang sebagai penyedap masakan.

Kenaikan harga pangan di Indonesia hampir mirip dengan arisan, sebelum harga bawang naik harga daging sapi sudah lebih dulu naik, sebelumnya lagi harga kedelai yang melambung, sebelumnya lagi harga cabai dan seterusnya. Entah setelah harga bawang normal kembali, bahan pangan apalagi yang kebagian “arisan” kenaikan harga. Sontak naiknya harga bawang menimbulkan banyak tanda tanya. Dari sisi permintaan tidak ada lonjakan permintaan seperti halnya harga daging sewaktu idul fitri dan tak ada gangguan produksi atau kenaikan harga dari negara pengekspor seperti Cina dan India. Seperti yang kita tahu, menurut sumber dari berbagai media massa bahwa ada oknum importir nakal yang bermain dibalik kenaikan harga bawang. Bahkan Wakil Ketua Komisi IX DPR Soepryitno menuding kenaikan harga bawang secara tidak wajar juga melibatkan birokrat dan politikus (KoranSindo, 17/03/13).

Jika terjadi kenaikan harga pihak yang selalu dipersalahkan tentu saja adalah pemerintah karena dianggap tidak mampu menjaga fluktuasi harga komoditas pangan. Tindakan pertama yang dilakukan pemerintah untuk menstabilkan kembali harga bawang adalah dengan berusaha membebaskan ratusan kontainer berisi bawang yang masih tertahan di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Dengan dilepasnya ribuan ton bawang ini ke pasar diharapkan harga bawang segera turun. Namun setelahnya, kebijakan apa yang harusnya diambil untuk mencegah atau setidaknya mengurangi frekuensi terulangnya kembali kenaikan harga-harga komoditas pangan?.

Sebenarnya kenaikan harga satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagaian besar dari harga barang-barang lain (Boediono: 1998). Adapun kenaikan harga bawang telah menyumbang sebesar 16% terhadap inflasi pada bulan februari (tempo.co, 1/03/13). Untuk itu pemerintah harus segera berbenah untuk mencegah terulangnya kembali “arisan” kenaikan harga komoditas pangan. Operasi pasar ketika ada harga komoditas yang naik hanya akan menjadi solusi sementara karena tidak menyelesaikan akar persoalannya. Menetapkan Ceiling Price untuk harga sembako agar lebih murah di mata konsumen tentu bukan kebijakan yang bagus karena akan membuat ketidakadilan dimasyarakat. Menetapkan Ceiling Price untuk harga sembako dapat saja dilakukan dengan mensubsidi sembako tersebut, akan tetapi kebijakan subsidi ini tentu rawan kebocoran dan sering salah sasaran.

Oleh karena itu intervensi harga secara langsung bukanlah solusi jangka panjang dan  terbaik untuk mencegah naiknya harga komoditas atau mengurangi laju inflasi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa salah satu penyebab dari kenaikan harga komoditas yang silih berganti merupakan ulah dari para pemburu rente yang sengaja memainkan harga untuk mendapatkan keuntungan yang besar akan tetapi merugikan masyarakat secara luas. Para pemburu rente ini memiliki kekuatan yang cukup besar sampai-sampai dapat merusak “kesucian mekanisme pasar” bawang yang ada. Sungguh sangat ironis jika disaat harga komoditas pangan naik, para petani tidak dapat menikmati lonjakan harga tersebut. Untuk itulah pemerintah harus mampu menjamin terciptanya iklim perekonomian yang sehat dan adil bagi masing-masing individu.

Milton Friedman (1912-2006) mengatakan bahwa peran pemerintah dalam batas-batas tertentu diperlukan agar dapat menciptakan perekonomian sehat yang mana pasar bebas akan dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif (Deliarnov: 2007). Pasar bebas yang dimaksud bukanlah pasar tanpa aturan seperti hukum rimba dimana pemerintah tidak berhak untuk campur tangan sama sekali, sebaliknya pemerintah mempunyai peran strategis sebagai regulator untuk memastikan dan mendukung agar pasar bebas berjalan berjalan secara sehat, adil, efektif dan efisien. Henry C. Simon (1899-1946) dalam artikelnya A Positive Program for Laissez Faire menganjurkan agar dalam upaya memajukan perekonomian semua bentuk monopoli perlu diberantas, batasi ukuran perusahaan, promosikan stabilitas ekonomi, bentuk aturan-aturan yang stabil untuk kebijaksanaan moneter dan membatasi iklan yang hanya menghamburkan dana (Dalam Deliarnov: 2007).

Selain itu untuk kasus di Indonesia perlu adanya kejelasan dan ketegasan hukum dari aparat terkait agar perekonomian dapat berjalan secara efektif dan efisien, KKN yang harus segera diberantas untuk mengurangi high cost economy dan membangun infrastruktur yang memadai. Peraturan dan hukum yang jelas dan tegas sangat diperlukan agar tercipta pasar yang bebas dan adil dimana masing-masing orang tanpa kecuali berhak dan memiliki kesempatan yang sama untuk berusaha demi terwujudnya kemakmuran bersama. Tanpa peran pemerintah, maka pasar bebas yang adil tidak akan tercipta.