Mendorong Inovasi, Meningkatkan Daya Saing Global (2)

Beberapa hal yang mungkin dapat dipersiapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam persiapan menuju era globalisasi adalah Pertama Penegakan Hukum dan Penguatan Sistem Hukum. Penguatan sistem hukum merupakan salah satu hal yang sangat krusial karena dapat jaminan kesetaraan kesempatan dan keadilan serta memberikan kepastian berusaha bagi setiap orang termasuk investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.

Salah satu alasan mengapa negara berkembang seringkali kalah bersaing dengan negara maju dalam globalisasi ekonomi adalah belum siapnya atau kurang kuatnya sistem hukum di negara berkembang (Stiglitz, 2002). Hal yang menjadi masalah utama sejak dulu dan hampir selalu menjadi headline media tanah air, serta menjadi masalah terbesar dalam menghambat daya saing Indonesia adalah korupsi.

Lemahnya penerapan dan sistem hukum di Indonesia membuat korupsi “kecil” dianggap hal biasa bagi sebagian masyarakat Indonesia, merupakan sebuah Ironi karena korupsi adalah penyebab terhambatnya pembangunan baik fisik maupun non-fisik. Korupsi di Indonesia sudah menggurita dari berbagai departemen dari tingkat atas hingga bawah. Berdasarkan data yang dirilis oleh Transparansi Internasional, indeks persepsi korupsi Indonesia masih berada pada rangking 88 dari 167 negara dengan status merah.

Kemauan yang kuat dan ketegasan dari Pemerintah untuk memberantas korupsi dengan menguatkan penerapan hukum yang ada merupakan langkah awal dalam meberantas korupsi. Sebagaimana dalam UUD 1945 bahwa setiap warga negara sama derajatnya dihadapan hukum, dengan demikian sudah sepatutnya perbuatan korupsi ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perangkat hukum yang kuat juga diharapkan dapat mengurangi segregasi dimasyarakat dalam berusaha. Contoh yang masih lekat diingatan kita adalah protes ribuan supir angkutan umum di Jakarta terhadap layanan aplikasi transportasi online pada bulan Maret 2016 karena dianggap mengurangi pendapatan mereka.

Kejadian seperti ini dapat diantisipasi jika saja Pemerintah cepat dan tanggap terhadap inovasi semakin cepat. Pemerintah sendiri pun mengakui sesaat setelah demo supir angkutan umum bahwa mereka tidak mengetahui akibat dari adanya inovasi bisnis aplikasi online dan bagaimana bisnis yang ada lima tahun lagi.

Fenomena bisnis aplikasi angkutan online merupakan fenomena “sudden shift” sebagaimana yang dikemukakan oleh Rhenald Kasali (2015) tentang adanya keseimbangan yang belum terbentuk, tetapi perpindahannya sudah terasa.

Kedua adalah Penguatan infrastruktur. Rendahnya daya saing Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga juga ditengarai akibat rendahnya kualitas infrastruktur Indonesia yang menyebabkan meningkatnya biaya pengangkutan dan logistik.

Secara keseluruhan, kualitas infrastruktur Indonesia pada tahun 2013 menempati peringkat 72 dari 144 negara berdasarkan data yang dirilis oleh WEF. Kualitas ini sudah mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dimana pada survey WEF terakhir kualitas infrastruktur Indonesia berada pada posisi rata-rata.

Dengan fokus pemerintahan saat ini yang concern terhadap pembangunan infrastruktur utamanya di Indonesia Timur, diharapkan dapat menekan ongkos pengangkutan dan logistik di Indonesia. Pada tahun 2014 Logistic Performer Index (LPI) Indonesia mendapatkan nilai 3,08 yang berarti berada pada level consistent performers (Munandar, 2015). Kondisi infrastruktur di Indonesia harus terus dibenahi agar dapat mencapai level logistic friendly untuk meningkatkan daya saing Indonesia.

Ketiga adalah Privatisasi. Bagi sebagian besar orang Indonesia, privatisasi merupakan hal yang tabu untuk dibicarakan karena selalu dikaitkan dengan “menggadaikan aset negara” atau “maenambal anggaran”. Padahal pengertian sebenanrnya adalah memberikan usaha dari Pemerintah kepada swasta yang bentuknya bisa melalui strategic partner, pasar modal, dan lain-lain. Privatisasi ini diharapkan dapat mendorong efisiensi sehingga dapat menguntungkan konsumen karena mendapat harga yang lebih murah, dan sebagai produsen akan mendapatkan profit yang lebih optimal.

Dalam privatisasi yang artinya menyerahkan usaha kepada mekanisme pasar mempunyai keuntungan tersendiri, mekanisme pasar memungkinkan dirinya dikritik untuk sebuah kesalahan. Proses pasar adalah proses yang memungkinkan terjadinya perubahan permintaan dan penawaran yang memungkinkan dirinya untuk dikritik, selalu untuk berubah, karena ia bukan sesuatu yang final (Basri, 2006).

Contoh yang dapat kita lihat adalah efisiensi dari perusahaan-perusahaan BUMN yang mulai membagi sebagian modalnya kepada swasta melalui pasar modal. Setelah melantai di Bursa, perusahaan BUMN yang tadinya sarat dengan berbagai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dapat menjadi perusahaan yang bersih. Hal ini tidak lain disebabkan karena kepemilikan modal dari BUMN tersebut dimiliki oleh banyak pihak, sehingga mau tidak mau BUMN harus melakukan transparansi. Selain itu dengan adanya privatisasi BUMN akan didorong untuk melakukan inovasi agar dapat bersaing dengan perusahaan swasta lainnya.

Penegakan hukum dan penguatan sistem hukum, penguatan infrastruktur, dan privatisasi untuk mendorong inovasi diharapkan dapat mempersiapkan Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi yang secara bertahap mulai diterapkan secara bertahap. Satu hal lagi yang harus dipenuhi adalah kemampuan diplomasi Indonesia dalam perjanjian keikutsertaan perdagangan bebas.

Selama negara-negara maju sering menekan negara berkembang untuk memaksakan kepentingannya sehingga merugikan negara berkembang. Padahal kesetaraan setiap negara dalam kontes globalisasi ekonomi merupakan hal yang vital agar dapat berjalan dengan adil. Dengan demikian, inovasi yang ada di Indonesia dapat bergerak dengan lebih leluasa dalam meningkatkan daya saingnya dengan dimulainya perdagangan bebas yang sudah ada didepan mata.

*********

Iklan

Mendorong Inovasi, Meningkatkan Daya Saing Global (1)

Pengertian Globalisasi Ekonomi menurut Perdana (2006) secara sederhana dapat dikatakan sebagai  sebuah keadaan dimana perekonomian negara-negara di dunia ini semakin terintegrasi, makin terkait satu sama lain yang konsekuensinya batas-batas negara makin tidak samar. Artinya globalisasi ekonomi akan membuat perekonomian suatu negara saling bergantung.

Tiongkok adalah salah satu yang dapat memaksimalkan adanya globalisasi untuk mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan daya saing negaranya, dengan demikian Indonesia tidak boleh ketinggalan. Berdasarkan data Global Competitiveness Report 2014-2015 yang dirilis oleh World Economic Forum (WEF), Indonesia menempati peringkat ke 34 dari 144 negara yang disurvey. Peringkat Indonesia telah naik dibandingkan dengan beberapa tahun lalu, meskipun di kawasan regional ASEAN masih dibawah Thailand (31), Malaysia (20), dan Singapura (2).

Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sejak tahun 2016 membuat berbagai pihak sadar untuk melakukan pembenahan dalam menghadapi persaingan di era globalisasi yang telah dimulai pada “globalisasi mini” di ASEAN. Berbagai kalangan di Indonesia mulai dari kalangan Politisi, Aktivis, Akademisi, hingga Pengusaha ramai-ramai mempertanyakan kesiapan Indoensia menghadapi globalisasi ekonomi.

Umumnya globalisasi ekonomi dianggap sebagai hal yang mengerikan, sarana eksploitasi kalangan kaya terhadap kalangan tak berpunya, simbol keserakahan dan berbagai anggapan lainnya. Namun faktanya tidaklah semengerikan anggapan yang diungkapkan banyak pihak. Harus diakui globalisasi telah mendorong penciptaan efisiensi dan penggunaan teknologi yang begitu meluas yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan dengan harga makin terjangkau. Selain itu perdagangan bebas yang didorong oleh globalisasi dapat bermanfaat bagi negara yang tidak mampu memproduksi suatu barang untuk dapat dipenuhi oleh negara lain. Dengan demikian alih-alih memproduksi seluruh barang sekaligus dengan biaya yang tidak efisien, setiap negara didorong untuk melakukan spesialisasi dengan fokus terhadap beberapa barang yang diproduksinya sebagaimana yang telah dikemukakan oleh David Ricardo (1772-1823).

Peraih Nobel Ekonomi tahun 2001 Joseph Stiglitz dalam bukunya Globalization and Its Discontents mengemukakan manfaat globalisasi yang dapat dirasakan hingga ke rakyat di negara miskin. Perdagangan antar negara juga dapat bermanfaat bagi negara miskin yang membutuhkan pangan murah untuk rakyat di negaranya. Meskipun dapat memenuhi kebutuhan pangan rakyat miskin di negaranya, akan tetapi banyak yang menentang kebijakan ini karena dianggap mematikan sebagian petani lokal. Hal yang patut dicatat dalam buku Joseph Stiglitz yang sering dikutip oleh aktivis anti-globalisasi bukanlah konsep dari globalisasi itu, melainkan aktor-aktor globalisasi yang terdiri dari lembaga internasional yang menjadi “wasit” globalisasi ekonomi yang berat sebelah terhadap negara berkembang.

Seperti sudah menjadi rahasia umum, lembaga internasional tersebut bukannya menjadi wasit yang adil, malah memaksa negara miskin dan berkembang untuk membuka pasar seluas-luasnya, tetapi disisi lain memproteksi pasar negara maju terhadap barang-barang dari negara miskin dan berkembang. Perdagangan bebas tidak akan mendatangkan manfaat yang besar bagi masyarakat selama setiap pihak tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Adam Smith (1723-1790) pernah mengemukakan bahwa akses dan kesempatan yang sama bagi setiap pihak untuk berusaha merupakan syarat bagi peningkatan kemakmuran.

Dalam mengukur kesiapan Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas, maka World Competitiveness Report yang dipublikasi oleh WEF menjadi salah barometer dalam mengukur kesiapan ekonomi Indonesia untuk menjadi bagian dalam masyarakat global. Peringkat daya saing Indonesia sudah meningkat secara perlahan selama beberapa tahun dengan menempatai peringkat 34 dari 144 negara. Tahap pembangunan di Indonesia saat ini dikategorikan sebagai efficiency driven dimana terdapat peningkatan biaya yang terjadi akibat meningkatnya biaya kenikmatan, sementara disisi lain harus memproduksi barang atau jasa dengan harga yang sama agar harga yang ditawarkan dapat kompetitif.

Berdasarkan laporan WEF tahun 2014-2015 lima faktor utama yang menjadi penghambat untuk berbisnis di Indonesia adalah korupsi, akses keuangan, inflasi, inefisiensi, birokrasi, dan infrastrukur yang buruk.

Secara umum, kategori penilaian indeks daya saing dibagi menjadi tiga strata, yakni tahap factor driven, kemudian efficiency driven, dan terakhir innovation driven. Diantara faktor pertama-kedua dan kedua-ketiga terdapat fase transisi. Didalam laporan WEF, bobot penilaian untuk Indonesia yang masih dalam tahap efficiency driven sehingga pemenuhan kebutuhan minimum mendapat bobot 40%, peningkatan efisiensi 50%, dan faktor inovasi 10%. Sementara untuk negara maju porsinya berbeda menjadi 20%, 50%, dan 30%, karena kebutuhan minimum di negara maju umumnya sudah lebih terpenuhi.

Penilaian indeks daya saing indonesia lebih banyak tertolong oleh faktor inovasi dengan menempati peringkat 30 dari 144 negara, sementara faktor kebutuhan primer dan faktor efisiensi menempati peringkat 46 dari 144 negara. Dalam hal kemampuan berinovasi, Indonesia menempati peringkat 22 dari 144 negara dengan nilai 4.8 (skala 1-7), nilai ini diatas negara maju lain seperti Kanada (26), Australia (27), dan Italia (39). Meskipun demikian hal ini tidak serta-merta mendorong daya saing Indonesia ke level maksimal mengingat daya saing harus melibatkan seluruh aspek. Indonesia memiliki keunggulan dalam kemampuan berinovasi akan tetapi setiap warganya belum memiliki akses dan kesempatan yang sama, serta masih terdapat banyaknya hambatan yang menghalangi inovasi pada level yang maksimal.

Negara dengan daya saing yang tinggi umumnya adalah mereka yang memberikan kebebasan berusaha serta memberikan akses adil kepada rakyatnya. Negara tersebut juga siap menghadapi tantangan globalisasi ekonomi dengan segala persiapannya. Perdagangan bebas  seakan menjadi momok yang menakutkan bagi negara berkembang karena dianggap akan memperlebar disapritas antara negara maju dan berkembang.

Namun faktanya tidak demikian, dengan globalisasi ekonomi Tiongkok dapat mengangkat ratusan juta rakyatnya dari jurang kemiskinan secara dramatis hanya dalam waktu beberapa puluh tahun saja. Hal yang sama juga berlaku bagi Korea Selatan yang pada tahun 1960-an merupakan negara miskin mampu bertransformasi menjadi negara maju dengan produk teknologi kualitas tinggi yang mampu membanjiri pasar global.

Salah satu contoh efisiensi perdagangan dan pemerataan kemakmuran kemakmuran yang merupakan hasil dari globalisasi adalah terbentuknya Uni Eropa yang menciptakan perdagangan bebas sesama anggotanya. Dengan adanya “globalisasi mini” dalam bentuk Uni Eropa nilai perdagangan antar negara semakin meningkat. Dengan demikian dapat terbayang jika skala regional dari globalisasi ekonomi ini dapat diperluas, maka kemakmuran dari manfaat peningkatan nilai perdagangan dapat dirasakan banyak orang (Greenspan, 2007). Namun demikian patut juga diingat bahwa konsekuensi dari globalisasi ekonomi selain menyalurkan kemakmuran juga dapat menyalurkan krisis ekonomi antar-negara sebagaimana yang terjadi pada krisis perumahan Amerika Serikat tahun 2008 dan krisis utang Yunani 2011.

Hampir seluruh negara di dunia sudah terlibat dalam proses globalisasi dan hanya sebagian negara saja yang menutup diri dan negara-negara komunis sekalipun tidak benar-benar menutup diri. Proses globalisasi ekonomi mau tidak mau harus kehadirannya harus dimanfaatkan dengan maksimal agar dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat secara luas.

…bersambung…

Waspada Perang Dagang Amerika-Tiongkok

Donald Trump telah resmi dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat ke 45. Sosok kontroversial ini ternyata benar-benar melaksanakan janji kampanyenya, mulai dari menarik diri dari perjanjian perdagangan Trans Pacific Partnership (TPP), melarang masuk warga dan pengungsi dari tujuh negara yang memiliki potensi terorisme bagi Amerika Serikat, dan realisasi pembangunan tembok perbatasan dengan Meksiko.

Namun hal yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah dampak dari Perang dagang Amerika-Tiongkok yang sedang menghangat seiring terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika ke-45. Data Departemen Perdagangan Amerika Serikat menunjukkan bahwa defisit perdagangan Amerika Serikat sudah per-september 2016 sudah mencapai USD 367 miliar, dimana 70%-nya disumbangkan defisit Tiongkok. Donald Trump dalam kampanyenya pada tahun lalu tak mau tinggal diam dengan berencana menetapkan tarif impor 45% bagi produk Tiongkok.

Pada tahun 2014, berdasarkan data yang dihimpun oleh MIT Media Lab menyebutkan bahwa nilai ekspor Tiongkok ke Amerika Serikat sebesar USD 433 miliar, 51%-nya merupakan barang elektronik seperti komputer, peralatan komunikasi, dan alat rumah tangga lainnya. Sejauh ini belum diketahui apakah tarif 45% yang dijanjikan Trump bagi produk impor Tiongkok akan ditetapkan ke seluruh atau sebagian jenis produk. Untuk sementara ini, anggaplah Trump akan menetapkan tarif 45% bagi produk impor Tiongkok.

Tarif yang tinggi akan membuat produk Tiongkok kurang kompetitif di Amerika sehingga harus mencari pasar diluar Amerika. Amerika Serikat memang tujuan utama ekspor Tiongkok dengan pangsa nilai ekspor 18% dari total ekspor Tiongkok secara keseluruhan sebesar USD 2.37 Triliun (2014), akan tetapi total nilai ekspor ke Benua Amerika tidak lebih besar dibanding ke Benua Asia.

Pada periode yang sama pangsa nilai ekspor terbesar produk Tiongkok berturut-turut ada di Hongkong (11%), Jepang (7%), Korea Selatan (3,8%), dan Indonesia hanya 1.4%, tidak lebih tinggi dibanding Thailand (1.6%) dan Malaysia (1.5%). Sebagian besar jenis produk yang diimpor sama disetiap negara, yakni barang elektronik. Untuk Indonesia, persentase nilai impor barang elektronik dari Tiongkok hanya sebesar 42% dari total nilai impor keseluruhan, terendah dibanding negara mitra perdagangan utama Tiongkok di Asia.

Jika melihat nilai dari jenis barang yang diekspor yang merupakan barang elektronik, kemungkinan Indonesia tidak terlalu banyak mendapatkan kiriman barang “buangan” tersebut mengingat barang elektronik merupakan barang dengan harga yang cukup tinggi sehingga belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, maka negara Asia Timur dan Eropa Barat akan menjadi pangsa barang elektronik “buangan” dari Tiongkok karena daya beli Masyarakatnya yang lebih tinggi.

Indonesia sendiri harus mewaspadai terutama pada barang impor seperti tekstil dan pakaian jadi, makanan, dan pertanian. Meskipun nilai impornya tidak sebesar barang elektronik, sektor ini masih menjadi tumpuan industri dalam negeri dan menyerap banyak tenaga kerja, terlebih sejak berlakunya perdagangan bebas ASEAN dan Tiongkok produk impor murah dari Tiongkok terus membanjiri pasar Tanah Air yang sedikit demi sedikit mengurangi keuntungan produsen dalam Negeri dan meningkatkan risiko PHK pada industri sejenis di dalam negeri.

Presiden Amerika ke 45 sudah dilantik, oleh karena itu tidak ada salahnya jika kita membuat persiapan terkait perang dagang Amerika-Tiongkok sebelum kebijakan Presiden Amerika yang baru benar-benar akan direalisasikan dan berjalan. Defisit perdagangan Indonesia jika perang dagang Amerika-TIongkok mungkin tidak semakin dalam jika dilihat dari cukup kecilnya persentase perdagangan Tiongkok dengan Indonesia, serta menimbang barang Tiongkok yang berupa barang elektronik.

Sektor tekstil dan pakaian jadi, makanan dan produk pertanian yang kemungkinan besar akan mendapatkan imbas pertama dari perang dagang Amerika-Tiongkok. Insentif pada sektor-sektor tersebut perlu disiapkan dari sekarang, persiapan ini tidak hanya untuk mengatasi perang dagang saja, tetapi juga untuk pengembangan usaha dalam jangka menengah dan panjang. Persiapan ini dapat dimulai dari paket kebijakan ekonomi yang telah berjalan 14 jilid. Jika insentif yang diberikan kepada ketiga sektor tersebut berjalan dengan lancar, maka diharapkan dapat mengurangi dampak perang dagang Amerika-Tiongkok yang mungkin terjadi.

Kedepannya kita juga berharap agar Presiden Amerika terpilih dapat melunak terkait dengan kebijakan ekonomi yang kontroversial semasa kampanye. Selain itu, tak lupa daya saing produk dalam negeri harus terus ditingkatkan agar dapat kompetitif ditengah era globalisasi saat ini.

Pricing Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan (financing)  adalah salah satu tugas utama bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit (Syafi’i Antonio:2009)

Jenis-jenis pembiayaan :

  • Dilihat dari segi kegunaan
  1. Pembiayaan investasi, Merupakan pembiayaan jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contohnya adalah pembangunan pabrik atau membeli mesin-mesin.
  2. Pembiayaan modal kerja, Merupakan pembiayaan yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contohnya adalah pembelian bahan baku, gaji pegawai, atau biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.
  • Dilihat dari segi tujuan pembiayaan
  1. Pembiayaan produktif, Pembiayaan yang diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.
  2. Pembiayaan konsumtif, Pembiayaan yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Contohnya pembiayaan untuk perumahan, mobil pribadi, dan lainnya.
  3. Pembiayaan perdagangan, Pembiayaan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai  aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.
  • Dilihat dari segi jangka waktu
  1. Pembiayaan jangka pendek, Pembiayaan yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya untuk keperluan modal kerja.
  2. Pembiayaan jangka menengah, Pembiayaan berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya untuk keperluan investasi.
  3. Pembiayaan jangka panjang, Pembiayaan yang memiliki jangka waktu di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur.

Sebelum memberikan pembiayaan , bank melakukan analisis terlebih dahulu. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip analisis pembiayaan:
Prinsip 6 C

  • Character. Meliputi kemauan dan kemampuan nasabah untuk membayar. Sumber analisis: daftar riwayat hidup calon debitur.
  • Capacity. Melihat sejauhmana kemampuan calon debitur untuk menghasilkan atau mengelola keuangan untuk memenuhi kewajibannya. Sumber analisis: laporan keuangan yang sudah berjalan, rencana bisnis dan keuangan.
  • Capital.  Bertujuan untuk mengetahui struktur modal calon debitur. Berapa yang berasal dari perusahaan sendiri dan dari pihak lain. Sumber analisis: perhitungan working capital, modal tertanam, debt to equity ratio.
  • Collateral. Merupakan barang yang diserahkan oleh debitur sebagai jaminan atas pembiayaan. Syarat jaminannya dapat diidentifikasi, dapat ditentukan nilainya, marketable, tidak mudah rusak/berubah bentuk.
  • Condition of Economic. Situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi perekonomian yang mungkin akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha calon debitur. Contoh: kebijakan moneter, kebijakan pemerintah dan perpajakan.
  • Constraint. Adalah kendala apa saja yang mungkin akan menghambat usaha calon debitur.

Prinsip 7 P

  • People. Penilaian kinerja terhadap calon debitur dan juga mitra usahanya.
  • Purpose. Penilaian atas maksud dan tujuan permohonan pembiayaan oleh calon debitur.
  • Party. Mengklasifikasi debitur berdasarkan modal, kebutuhan, skala usaha dan legalitas.
  • Payment. Penilaian terhadap sumber-sumber pengembalian pembiayaan agar penyelesaian pembiayaan sesuai dengan kesepakatan dan dapat dilaksanakan tanpa hambatan.
  • Prospect. Yaitu untuk menilai harapan ke depan terutama terhadap objek pembiayaan yang dibiayai.
  • Profitability. Artinya pembiayaan yang dibiayai oleh bank akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak baik bank maupun nasabah.
  • Protection. Artinya perlindungan terhadap objek pembiayaan yang dibiayai. Bank harus menguasai agunan, baik yang berupa fixed asset maupun non fixed asset.

Prinsip 7A

  • Aspek hukum. Penilaian kelengkapan dan keabsahan surat-surat atau dokumen yang dimiliki seperti izin-izin usaha atau dokumen pendukung lainnya.
  • Aspek pemasaran. Dilakukan untuk menilai prospek pasar yang akan dimasuki, seberapa besar pasar dan peluang pasar yang ada dan persaingannya.
  • Aspek keuangan. Dengan memperhatikan sumber-sumber dana yang akan diperoleh untuk membiayai usaha serta proyeksi neraca dan laporan laba rugi untuk beberapa periode ke depan.
  • Aspek teknis atau operasional.  Dikaitkan dengan penentuan lokasi usaha, tata letak dan teknologi yang digunakan si calon debitur.
  • Aspek ekonomi sosial. Apakah kehadiran usaha yang dibiayai memiliki dampak ekonomi dan sosial.
  • Aspek organisasi dan manajemen. Menilai kebutuhan tenaga kerja yang dimiliki perusahaan baik secara kualitas maupun kuantitas serta bagaimana perencanaan yang dimiliki sampai dengan pengawasan usaha yang dijalani.
  • Aspek amdal. Apakah usaha yang dijalankan memiliki dampak usaha terhadap lingkungan seperti tanah, air, udara, maupun manusia.

Tujuan dari analisis pembiayaan dengan prinsip-prinsip yang telah dijelaskan di atas bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan gagal bayar dari pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah. Karena dana yang digunakan untuk pembiayaan berasal dari pihak ketiga (nasabah) maka bank harus bisa menjamin ketersediaan dana apabila sewaktu-waktu dana tersebut ditarik nasabah sehingga bank wajib menjaga kelancaran pengembalian pembiayaan. Dana pihak ketiga yang dihimpun bank  termasuk dana berbiaya karena bank memiliki kewajiban untuk memberikan imbalan atau bagi hasil. Imbalan ini diperoleh bank dari kegiatan pembiayaan.

Dalam menentukan imbalan pembiayaan, bank tidak sembarang menetapkannya. Sebelumnya bank akan menghitung biaya-biaya yang harus dikeluarkan bank untuk setiap rupiah dana yang dihimpunnya dari berbagai sumber sebelum dikurangi likuiditas wajib dan biaya lainnya seperti overhead cost, pajak, dan margin yang ditetapkan bank. Dari hasil perhitungan itu akan diperoleh persentase tingkat imbalan pembiayaan atau bisa juga disebut pricing pembiayaan.

Pada bank konvensional istilah pricing pembiayaan adalah base lending rate. Untuk menentukan cost of fund, bank konvensional mengacu pada suku bunga simpanan yang telah ditetapkan. Sedangkan bank syariah masih mengikuti acuan suku bunga simpanan seperti bank konvensional untuk bersaing dengan bank konvensional.

Untuk menghitung besarnya biaya dana atau cost of funds terdapat beberapa konsep yang dianut oleh setiap bank, di antaranya adalah:

  • Weighted Average Cost of Funds Method (WACOF) atau Metode Biaya Dana Rata-Rata Tertimbang.
  • Historical Average Cost of Funds Method atau Metode Biaya Dana Rata-Rata Historis.
  • Marginal Cost of Funds Method atau Metode Biaya Dana Marginal.

Namun metode yang sering digunakan oleh bank-bank komersial adalah metode WACOF (Soetanto Hadinoto:2008).

Weighted Average Cost of Funds Method (WACOF)
Metode perhitungan biaya dana ini dilakukan dengan memperhatikan komposisi serta peran masing-masing sumber dana secara proporsional  sehingga dapat menggambarkan biaya dana yang dihimpun oleh bank secara keseluruhan. Dengan memperhitungkan besarnya Giro Wajib Minimum ditambah Kas Minimum akan menghasilkan besarnya Reserve Requirement yang harus dipelihara oleh bank. Perhitungan dengan metode ini dilakukan dengan menjumlahkan seluruh dana berbiaya yang dihimpun kemudian membuat share atau komposisi dana dengan pembobotan dalam persentase (%), tingkat bunga masing-masing sumber dana, besarnya Reserve Requirement (RR) yang terdiri dari GWM dan Kas Minimum, berdasarkan besarnya RR hitung biaya bunga efektif yang ditanggung.

Contoh perhitungan COLF dengan metode WACOF:

 Tabel Pricing Pembiayaan

Perhitungan yang dilakukan:

  • Interest effective merupakan suku bunga efektif yang menjadi beban bank, yaitu Suku Bunga dibagi dengan 1-RR
  • Cost of contribution merupakan kontribusi biaya bunga yang dihitung dengan mengalikan interest effective (%) dengan komposisi (%)
  • Cost of fund dari dana yang dihimpun bank diperoleh dengan menjumlahkan masing-masing cost of contribution sebesar 9,29%

Berdasarkan COLF 9,29% maka bisa dihitung Base Lending Rate bank sebagai berikut:
Cost of Loanable Funds           9,29%
Margin/Spread                            2,00% +
COLF+Margin                             11,29%
PPh 35% + Margin 2%                  0,70%
OHC                                              2,00%
Risk/Premium                                1,50% +
Base Lending Rate                       15,49%

Daftar Pustaka

Kasmir.  Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Penerbit PT. RajaGrafindo. 2008.

Kasmir. Manajemen Perbankan. Jakarta: Penerbit PT. RajaGrafindo. 2008.

Slamet Riyadi. Banking Assets and Liablitiy Management. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2006.

Soetanto Hadinoto. Bank Strategy on Funding and Liability Management. Jakarta: Penerbit PT. Elex Media Komputindo. 2008.

Muhammad Syafi’I Antonio. Bank Syariah dari teori ke praktek. Jakarta: Gema Insani. 2009.

Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi

Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) tahun 2012 yang dirilis Transparency International menempatkan Indonesia pada peringkat 118 dari 174 negara dengan angka CPI sebesar 32. Peringkat CPI Indonesia pada tingkat regional masih dibawah negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura (5), Brunei Darussalam (46), Malaysia (54), Thailand (88), Filipina (105) dan Timor Leste (113). peringkat Indonesia hanya lebih unggul dari Vietnam (123), Kamboja (157), Laos (160) dan Myanmar (172).

Rendahnya peringkat CPI Indonesia mencerminkan makin akutnya kasus korupsi di Indonesia. Hal ini bisa dibuktikan dari pemberitaan di media massa dimana kasus korupsi sering menjadi headline pemberitaan, mulai dari kasus korupsi yang menyeret nama pejabat tinggi negara hingga kasus korupsi kecil pada tingkat kelurahan. Hampir semua lembaga negara pernah tersangkut kasus korupsi mulai dari lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Korupsi sudah begitu mengguritanya di Indonesia sehingga memunculkan rasa skeptis masyarakat terhadap pemberantasan korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaaan sudah banyak mengungkap kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Akan tetapi kasus-kasus tersebut tersebut hanyalah segelintir dari kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Jumlah personil KPK, Kepolisian dan Kejaksaan yang ada tentu tak sebanding dengan kasus korupsi yang sangat marak terjadi di Indonesia, terlebih lagi Kepolisian dan Kejaksaan masih harus menangani masalah-masalah lain.

Salah satu jalan untuk membantu kelancaran pemberantasan korupsi di Indonesia adalah dengan memberikan peran serta kepada masyarakat. Masyarakat harus diberikan edukasi mengenai dampak buruk korupsi dan melaporkan segala bentuk kegiatan praktek korupsi yang terjadi sekecil apapun itu. Terlebih korupsi bukan hanya masalah besar kecilnya uang negara yang diambil, persepsi masyarakat dalam menolerir kasus korupsi yang kecil harus dirubah karena nantinya akan menghambat pemberantasan korupsi di Indonesia.

Michael Backman (2008: 210) dalam bukunya Asia Future Shock menerangkan bahwa salah satu persoalan besar dalam memerangi korupsi di Indonesia adalah masyarakat Indonesia cenderung mendefinisikan korupsi dari segi kuantitas, yang berarti bahwa baru akan disebut korupsi jika yang diambil secara tidak semestinya (berjumlah besar). Banyak orang juga menganggap bahwa sah atau wajar saja jika orang-orang yang berkuasa memanfaatkan kedudukan untuk memperkaya diri. Masyarakat baru jijik jka orang-orang itu terlalu serakah.

Dengan demikian merubah persepsi masyarakat Indonesia yang menolerir kasus korupsi yang kecil perlu dirubah, karena dari kasus korupsi yang kecil ini muncul niat untuk melakukan korupsi yang lebih besar. Masyarakat Indonesia harus berperan serta dalam pemberantasan korupsi dengan melaporkan praktek korupsi yang terjadi. Sekecil apapun korupsi yang terjadi hendaknya tidak dapat ditolerir dengan alasan apapun karena uang yang diambil merupakan uang negara yang seharusnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Menghindari Krisis Dengan Menjaga Kesehatan Bank

Perekonomian Indonesia sedang dilanda cobaan berat; nilai tukar rupiah dan bursa saham melemah, inflasi tinggi, dan neraca perdagangan defisit. Hal ini membuat khawatir banyak pihak. Dikhawatirkan, krisis moneter tahun 1998 terulang kembali. Tentunya keadaan ekonomi sekarang berbeda dibanding 15 tahun yang lalu.

Krisis 1998 berawal dari krisis perbankan yang menjalar menjadi krisis ekonomi, sosial, dan politik. Saat ini keadaan perbankan relatif sehat. Ini terlihat dari cukup baiknya rasio-rasio penting dalam menilai kinerja keuangan bank per Juni 2013;  rasio nonperforming earning asset terhadap earning assets bank di Indonesia sebesar 1,57%, capital adequacy ratio sebesar 18,08%, return on assets ratio sebesar 3,02%, dan liquid assets ratio sebesar 16,22% (sumber data: Bank Indonesia).

Pada masa menjelang krisis 1998 kinerja bank menurun karena peningkatan kredit bermasalah, turunnya modal bank, manajemen yang tidak profesional, serta lemah dan longgarnya pengawasan bank. Kemudian, saat nilai tukar rupiah turun banyak bank tidak mampu menunaikan kewajibannya. Ditambah dengan dilikuidasinya enam belas bank pada November 1997, kepercayaan masyarakat kepada perbankan turun dan akhirnya memicu penarikan dana besar-besaran. Imbasnya pertumbuhan sektor riil; manufaktur, perdagangan, investasi, dan konsumsi ikut menurun. Demi mencegah kembalinya krisis perbankan yang dapat menggoyahkan ekonomi nasional, sistem peringatan dini harus betul-betul diperhatikan oleh bank dan lembaga pengawas perbankan.

Bank-bank diharapkan untuk memperhatikan faktor-faktor seperti permodalan, kualitas aset, manajemen, profitabilitas dan likuiditasnya untuk mendeteksi datangnya krisis. Pendeteksian krisis lebih dini akan memungkinkan bank dan lembaga pengawas perbankan melakukan tindakan guna mencegah terjadinya krisis. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan yang ketat dan transparan agar bank-bank di Indonesia mampu menjaga kualitas kredit dan likuiditasnya, meraih profit, menjaga tingkat efisiensinya dan menerapkan good corporate governance (GCG).

Perbankan yang sehat dan kuat berarti memperkuat perekonomian nasional sebab melalui perbankan dana dimobilisasi ke berbagai sektor riil. Krisis ekonomi tahun 1998 memberikan kita pelajaran akan pentingnya peran strategis perbankan dalam perekonomian nasional.

*Tulisan dimuat pada Poros Mahasiswa SINDO edisi Sabtu 14 September 2013

Pentingnya Pendidikan Agama dan Pancasila Bagi Pelajar

Tawuran antar pelajar akhir-akhir ini makin meresahkan dan mengganggu ketenteraman masyarakat. Hampir setiap hari peristiwa ini terjadi, baik yang diliput oleh media maupun yang tidak terliput. Penyebabnya seringkali bermula dari masalah sepele seperti saling ejek. Pekan lalu, kasus tawuran pelajar di dalam Bus 213 Kampung Melayu–Grogol menarik perhatian publik (4/10/13). Dalam kejadian tersebut seorang pelajar menyiramkan air keras kepada pelajar lain yang dianggap musuhnya. Kejadian tersebut tidak saja melukai lawan pelajar tersebut, tetapi juga penumpang lain yang ada dalam bus.

Pelajar adalah calon generasi penerus bangsa yang seharusnya tidak boleh melakukan tawuran yang dapat mengganggu ketertiban umum. Pelajar harusnya mengisi waktu dengan hal-hal yang berguna bagi masa depannya daripada hanya sekedar tawuran. Meskipun sudah dilerai oleh warga bahkan tak sedikit yang ditangkap oleh pihak Kepolisian, tawuran seakan tidak pernah berhenti. Apakah ini berarti tawuran sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian pelajar dan peserta tawuran tersebut bangga telah melakukan tindakan yang menjurus kriminal?. Jika jawabannya iya, maka sungguh ini adalah sebuah ironi.

Berbagai teori telah dikemukakan untuk menjawab pertanyaan mengapa tawuran pelajar sering terjadi, mulai dari minimnya hubungan yang intens antara anak dengan orang tua, kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi, hingga faktor minimnya ruang publik untuk berekspresi. Namun dari berbagai teori yang ada, patut juga kita cermati bahwa pendidikan Agama dan Pancasila sejak kecil juga memegang peranan yang sangat besar. Dengan pendidikan Agama dan Pancasila yang intens sejak dini, seorang anak dapat memfilter sendiri apakah perbuatan yang akan, sedang atau telah dilakukan merupakan perbuatan baik atau buruk. Maka seorang anak disini akan menjadi benteng bagi dirinya sendiri.

Pendidikan Agama dan Pancasila perlahan-lahan mulai pudar, dikesampingkan dan bahkan dilupakan, padahal Ada banyak nilai moral yang bisa dipetik. Dalam pendidikan Agama diajarkan bagaimana untuk menjadi manusia yang berakhlak mulia, bersifat jujur, sabar, menjaga perasaan orang lain, berbuat baik terhadap sesama, saling memaafkan dan saling menghargai. Dalam pendidikan Pancasila setiap warga negara diajarkan untuk berbudi pekerti luhur, saling menghargai perbedaan, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, mengutamakan kepentingan bersama dan menonolong sesama.

Dengan nilai-nilai yang diajarkan tersebut, pelajar dapat mengubah mindset-nya kepada pelajar lain dari “kami” menjadi “kita sebagai bangsa”. Dengan demikian tidak perlu lagi terjadi tawuran, selain itu nilai-nilai ini juga dapat menguatkan kepribadian setiap pelajar. Menanamkan nilai-nilai Agama dan Pancasila kepada pelajar dibutuhkan peranan semua pihak termasuk sekolah dan orang tua untuk turut mengamalkannya sebagai teladan bagi para pelajar. Pelajar dengan akhlak mulia dan budi pekerti luhur merupakan modal untuk membentuk tunas bangsa yang kuat.