Mekanisme Pasar Untuk Rakyat Kecil? Bisakah?

Memang tidak ada satu negara pun yang menganut kapitalisme seutuhnya, pun dengan Amerika Serikat yang katanya “mbahnya” kapitalisme. Memang tidak ada, akan tetapi mendekati kapitalisme, ada. Mekanisme pasar merupakan entitasnya, tentu akan sulit mengatur ekonomi Indonesia dengan sistem perencanaan terpusat, bayangkan di Indonesia ada 240 juta penduduk, jika setidaknya satu orang melakukan transaksi ekonomi sebanyak 5 kali sehari, tak terbayang pusingnya pemerintah kita untuk mengatur seluruhnya.

Satu hal pandangan Alan Greenspan yang menarik dari membaca bukunya bahwa agar kapitalisme dapat berjalan dengan efektif, terlebih dahulu harus ada kepastian hukum yang kuat di negara tersebut dan adanya hak untuk memiliki properti. Hal yang serupa juga pernah di utarakan oleh Joseph E. Stiglitz (ekonom peraih nobel ekonomi tahun 2001 atas teorinya tentang informasi asimetris pada pasar). Sebagai seorang yang memegang teguh mekanisme pasar dalam ekonomi, tentunya pemikiran Alan Greenspan terilhami dari Adam Smith. Adam Smith dalam pandangannya bahwa setiap orang bebas untuk bertindak sesuai keinginan untuk kemakmuran mereka.

Kata “setiap” yang berarti bahwa semua orang tanpa kecuali berhak untuk berusaha dan kewajiban pemerintahlah untuk menyiapkan sistem (baik berupa undang-undang maupun infrastruktur). Persaingan bukanlah sesuatu yang harus ditakutkan akan tetapi dapatlah menjadi hal yang dapat memacu kita untuk menjadi lebih baik. Untuk itu disinilah pentingnya inisiatif individu dan inovasi. Untuk menumbuhkan hal ini maka pendidikan yang bermutu sangat diperlukan. Kita telah merasakan bahwa di kelas kita selalu bersaing dengan teman-teman kita untuk mendapatkan nilai terbaik, akan tetapi toh kita tidak lantas membenci meraka dan tetap bersahabat. Spirit seperti inilah yang diharapkan ketika lulus sekolah dan terjun ke masyarakat.

Agaknya persaingan memang sesuatu yang tidak terhindarkan dari muka bumi ini, itulah hidup. Bagaimana dengan nasib pelaku ekonomi dalam negeri (industri, pertanian, perikanan) yang kalah bersaing dengan produk impor yang mulai membanjiri pasaran?. Nah, disinilah masalahnya, di era modern yang mana perdagangan sudah semakin meluas tidak mungkin kita memblokade semua produk impor tersebut. Memblokade produk tersebut akan berakibat fatal, karena negara yang kita blokade pasti akan membalas juga dengan blokade dan hasilnya ekspor akan turun.

Yang ironis, pemerintah kita membuka lebar keran masuknya barang-barang impor ke Indonesia dan menghimbau pelaku ekonomi dalam negeri untuk bersaing dengan bebas tanpa persiapan yang matang. Praktis hanya pemodal besar saja yang mampu bersaing ditengah ketidakmatangan persiapan ini, yang paling menerima nasib buruk adalah golongan ekonomi kecil seperti petani, nelayan, buruh, pedagang & wiraswasta kecil dll. Infrastruktur berupa jalan banyak yang rusak, pelabuhan dan bandara yang puluhan tahun tidak pernah di “upgrade” sehingga sering terjadi penumpukan, listrik yang sering byar-pet, jembatan tumbang dimana-mana, birokrasi yang berbelit, korup dan tidak efisien, pungli dimana-mana, irigasi dan waduk yang tidak terurus, penimbunan pupuk dan bahan baku produksi oleh oknum, adalah sedikit dari bentuk ketidakmatangan kita dalam menghadapi persaingan global. Hal ini tentunya akan berdampak pada naiknya ongkos produksi dan menurunkan pendapatan yang lama-kelamaan akan membuat kita kalah dalam persaingan.

Menurut hemat saya, perang dagang antara kita dengan negara lain tak terhindarkan. Agar dapat bersaing dengan barang impor, perlu kiranya agar hambatan-hambatan terhadap produksi dikurangi atau dihilangkan samasekali. Hambatan itu baik berupa birokrasi maupun infrastruktur, tidak hanya hambatan untuk pemodal besar akan tetapi juga rakyat kecil. Birokrasi harus efisien dan infrastruktur berupa jalan, irigasi, jembatan, pelabuhan harus dibenahi yang menunjang produksi tersebut. Tak lupa juga dengan kepastian dan penegakan hukum yang tegas. Selain itu pendidikan baik formal maupun informal juga harus ditingkatkan kualitasnya, karena pendidikan sudah diakui sebagai pijakan dalam mobilitas sosial. Yang terakhir adalah akses terhadap perbankan dan lembaga keuangan lainnya harus dibuka kepada rakyat kecil.

Pemerintah harus memastikan bahwa sistem yang ada sudah mengakomodasi seluruh masyarakat untuk berusaha serta memastikan bahwa mekanisme yang ada tetap berjalan lancar tanpa adanya distorsi. Tentu siapa yang tidak senang jika industri kecil di negara ini ingin ekspansi dengan efisien tanpa hambatan berupa birokrasi yang berbelit. Atau petani tidak lagi khawatir tanamannya kekeringan karena sudah diairi irigasi dan jalanan untuk membawa hasil bumi telah diaspal. Serta buruh dapat menawar upah lebih tinggi karena perusahaan tempatnya bekerja mendapat keuntungan yang memuaskan akibat dihapusnya segala hambatan dalam produksi. Jadi rakyat kecil pun juga dapat menikmatinya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s