Pembangunan Jembatan Selat Sunda : Pilih APBN atau Swasta?

Jembatan Selat Sunda (sumber gambar : vivanews.com)

Jika jadi dibangun, jembatan selat sunda akan menjadi jembatan terpanjang di Asia atau bahkan dunia. Jembatan yang dijadwalkan akan mulai dibangun tahun 2015 dan selesai 2025 ini memiliki panjang 29 kilometer yang menghubungkan pulau Jawa dan Sumatera. Tidak hanya sekedar pembangunan jalan raya dan kereta api, rencananya jembatan ini juga akan dilewati oleh sambungan listrik, air, minyak/gas dan telekomunikasi. Tak tangung-tanggung, biaya pembangunan jembatan ini mencapai $ 25 miliar atau Rp. 216 triliun. Rencananya, pembangunannya akan dibagi 30 % dari APBN dan 70 % Swasta.

Biaya yang sangat besar itu cukup wajar mengingat kondisi laut yang akan dilewati jembatan itu bisa dibilang “keras”. Di dekat jembatan ada gunung Krakatau yang pernah meletus dengan hebatnya pada tahun 1883, kemungkinan adanya patahan, dan ada kandungan chlorida dan sulfat yang dapat merusak material bangunan. Maka bangunan jembatan selat sunda harus benar-benar kuat dan berkualitas, tahan terhadap gempa hingga skala diatas 9 skala richter serta teknologi yang digunakan untuk pembangunan jembatan harus benar-benar terbarukan.

Jembatan selat sunda memang sangat dibutuhkan, meningkatnya kegiatan ekonomi antara Jawa dan Sumatera serta visi menyatukan Nusantara menjadi alasannya. Penumpukan truk-truk dan kendaraan lain di pelabuhan merak sudah menjadi hal yang lumrah, konon antrian truk ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Keadaan inilah yang membuat jembatan selat sunda mendesak untuk segera dibangun.

Dengan besarnya biaya pembangunan jembatan tersebut, sumber pembiayaan mana yang tepat, APBN atau swasta?. Jika kita bandingkan seluruh ongkos membangun jembatan ini dengan APBN, maka rasionya 20 % lebih digunakan untuk jembatan tersebut. Selain memberatkan APBN, pembangunan megaproyek dengan skala yang benar-benar mega ini dapat saja menimbulkan kecemburuan pemerintah daerah lain jika dibiayai langsung sepenuhnya oleh pemerintah pusat.

Pembangunan yang dibiayai oleh swasta akan dapat menguntungkan semua pihak bukan saja investor bersangkutan, mulai dari pemerintah pusat sendiri, pemda sampai rakyat kecil. Ada beberapa keuntungan jika jembatan ini dibangun oleh swasta. Pertama, lebih efisien, efektif dan transparan. Pada prinsipnya investor memang akan mencari keuntungan, maka pembangunan jembatan akan efisien. Kemudian ketika jutaan nyawa melewati jembatan, maka tidak ada tempat untuk membuat jembatan kualitas “kw“, rusaknya jembatan dikemudian hari adalah kerugian besar bagi investor. Jadi jembatan akan benar-benar dibangun dengan kualitas nomor satu. Bagaimana dengan transparansi? tak usah diragukan lagi, publikasi laporan keuangan atau suatu proyek yang digarap swasta bukan lagi barang baru, apalagi bagi perusahaan besar.

Kedua, mengurangi kemungkinan penyalahgunaan dana proyek yang besar jika pembiayaan berasal dari APBN. Penyalahgunaan (baca : korupsi) proyek, proyek apapun itu sepertinya sudah menjadi hal yang biasa diberitakan di beritakan media massa, apapun itu besar atau kecil, penting atau tidak, asalkan menghasilkan uang selalu disalahgunakan. Apalagi dengan pembangunan jembatan yang mencapai Rp. 216 triliun ini pasti akan menjadi lahan empuk untuk disalahgunakan. Belum lagi jika timbul kecemburuan pemerintah daerah lain jika membangun megaproyek dari APBN. Maka untuk mengurangi penyalahgunaan, peran pemerintah didalam membangun jembatan selat sunda harus dikurangi agar lebih efisien, efektif dan transparan.

Ketiga, pemerintah tidak perlu mengeluarkan uang untuk jembatan selat sunda dari APBN jika ada swata yang mau membiayai. Adanya peran swasta yang membiayai maka ada keuntungan ekonomi disitu. Pemerintah dapat mengalihkan dana yang tadinya untuk membuat jembatan selat sunda ke sektor publik yang dimata swasta kurang menguntungkan seperti pembangunan jalan non-tol, jembatan non-tol, taman kota, transportasi massal, irigasi, selokan/drainase umum, bendungan/waduk/dam, pengolahan sampah atau bisa juga untuk pengadaan alutsista. Jadi peran pemerintah yang minim di jembatan selat sunda dapat meningkatkan pemerataan dan mengentaskan kemiskinan. Ingat sampai saat ini terutama di Kawasan Timur Indonesia masih banyak fasilitas publik yang kondisinya jauh dari layak. Maka alangkah baiknya jika jembatan selat sunda diserahkan kepada swasta dan pemerintah konsentrasi untuk pemerataan pembangunan. Jika ada swasta yang mau membangun jembatan selat sunda, kenapa tidak?.

7 comments on “Pembangunan Jembatan Selat Sunda : Pilih APBN atau Swasta?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s