Pasar Bebas, Peran Pemerintah dan Bawang

Headline pemberitaan di media massa dalam beberapa minggu terakhir sedang ramai dihiasi berita-berita tentang kenaikan harga bawang yang melambung. Berita-berita politik yang tengah memanas dan kriminal yang makin sadis tenggelam dengan datangnya kabar mengenai harga bawang yang melambung 3 hingga 4 kali lipat dari harga keekonomiannya. Yang lebih merepotkan adalah belum adanya subtitusi untuk bawang sebagai penyedap masakan.

Kenaikan harga pangan di Indonesia hampir mirip dengan arisan, sebelum harga bawang naik harga daging sapi sudah lebih dulu naik, sebelumnya lagi harga kedelai yang melambung, sebelumnya lagi harga cabai dan seterusnya. Entah setelah harga bawang normal kembali, bahan pangan apalagi yang kebagian “arisan” kenaikan harga. Sontak naiknya harga bawang menimbulkan banyak tanda tanya. Dari sisi permintaan tidak ada lonjakan permintaan seperti halnya harga daging sewaktu idul fitri dan tak ada gangguan produksi atau kenaikan harga dari negara pengekspor seperti Cina dan India. Seperti yang kita tahu, menurut sumber dari berbagai media massa bahwa ada oknum importir nakal yang bermain dibalik kenaikan harga bawang. Bahkan Wakil Ketua Komisi IX DPR Soepryitno menuding kenaikan harga bawang secara tidak wajar juga melibatkan birokrat dan politikus (KoranSindo, 17/03/13).

Jika terjadi kenaikan harga pihak yang selalu dipersalahkan tentu saja adalah pemerintah karena dianggap tidak mampu menjaga fluktuasi harga komoditas pangan. Tindakan pertama yang dilakukan pemerintah untuk menstabilkan kembali harga bawang adalah dengan berusaha membebaskan ratusan kontainer berisi bawang yang masih tertahan di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Dengan dilepasnya ribuan ton bawang ini ke pasar diharapkan harga bawang segera turun. Namun setelahnya, kebijakan apa yang harusnya diambil untuk mencegah atau setidaknya mengurangi frekuensi terulangnya kembali kenaikan harga-harga komoditas pangan?.

Sebenarnya kenaikan harga satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagaian besar dari harga barang-barang lain (Boediono: 1998). Adapun kenaikan harga bawang telah menyumbang sebesar 16% terhadap inflasi pada bulan februari (tempo.co, 1/03/13). Untuk itu pemerintah harus segera berbenah untuk mencegah terulangnya kembali “arisan” kenaikan harga komoditas pangan. Operasi pasar ketika ada harga komoditas yang naik hanya akan menjadi solusi sementara karena tidak menyelesaikan akar persoalannya. Menetapkan Ceiling Price untuk harga sembako agar lebih murah di mata konsumen tentu bukan kebijakan yang bagus karena akan membuat ketidakadilan dimasyarakat. Menetapkan Ceiling Price untuk harga sembako dapat saja dilakukan dengan mensubsidi sembako tersebut, akan tetapi kebijakan subsidi ini tentu rawan kebocoran dan sering salah sasaran.

Oleh karena itu intervensi harga secara langsung bukanlah solusi jangka panjang dan  terbaik untuk mencegah naiknya harga komoditas atau mengurangi laju inflasi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa salah satu penyebab dari kenaikan harga komoditas yang silih berganti merupakan ulah dari para pemburu rente yang sengaja memainkan harga untuk mendapatkan keuntungan yang besar akan tetapi merugikan masyarakat secara luas. Para pemburu rente ini memiliki kekuatan yang cukup besar sampai-sampai dapat merusak “kesucian mekanisme pasar” bawang yang ada. Sungguh sangat ironis jika disaat harga komoditas pangan naik, para petani tidak dapat menikmati lonjakan harga tersebut. Untuk itulah pemerintah harus mampu menjamin terciptanya iklim perekonomian yang sehat dan adil bagi masing-masing individu.

Milton Friedman (1912-2006) mengatakan bahwa peran pemerintah dalam batas-batas tertentu diperlukan agar dapat menciptakan perekonomian sehat yang mana pasar bebas akan dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif (Deliarnov: 2007). Pasar bebas yang dimaksud bukanlah pasar tanpa aturan seperti hukum rimba dimana pemerintah tidak berhak untuk campur tangan sama sekali, sebaliknya pemerintah mempunyai peran strategis sebagai regulator untuk memastikan dan mendukung agar pasar bebas berjalan berjalan secara sehat, adil, efektif dan efisien. Henry C. Simon (1899-1946) dalam artikelnya A Positive Program for Laissez Faire menganjurkan agar dalam upaya memajukan perekonomian semua bentuk monopoli perlu diberantas, batasi ukuran perusahaan, promosikan stabilitas ekonomi, bentuk aturan-aturan yang stabil untuk kebijaksanaan moneter dan membatasi iklan yang hanya menghamburkan dana (Dalam Deliarnov: 2007).

Selain itu untuk kasus di Indonesia perlu adanya kejelasan dan ketegasan hukum dari aparat terkait agar perekonomian dapat berjalan secara efektif dan efisien, KKN yang harus segera diberantas untuk mengurangi high cost economy dan membangun infrastruktur yang memadai. Peraturan dan hukum yang jelas dan tegas sangat diperlukan agar tercipta pasar yang bebas dan adil dimana masing-masing orang tanpa kecuali berhak dan memiliki kesempatan yang sama untuk berusaha demi terwujudnya kemakmuran bersama. Tanpa peran pemerintah, maka pasar bebas yang adil tidak akan tercipta.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s