Mendorong Inovasi, Meningkatkan Daya Saing Global (1)

Pengertian Globalisasi Ekonomi menurut Perdana (2006) secara sederhana dapat dikatakan sebagai  sebuah keadaan dimana perekonomian negara-negara di dunia ini semakin terintegrasi, makin terkait satu sama lain yang konsekuensinya batas-batas negara makin tidak samar. Artinya globalisasi ekonomi akan membuat perekonomian suatu negara saling bergantung.

Tiongkok adalah salah satu yang dapat memaksimalkan adanya globalisasi untuk mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan daya saing negaranya, dengan demikian Indonesia tidak boleh ketinggalan. Berdasarkan data Global Competitiveness Report 2014-2015 yang dirilis oleh World Economic Forum (WEF), Indonesia menempati peringkat ke 34 dari 144 negara yang disurvey. Peringkat Indonesia telah naik dibandingkan dengan beberapa tahun lalu, meskipun di kawasan regional ASEAN masih dibawah Thailand (31), Malaysia (20), dan Singapura (2).

Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sejak tahun 2016 membuat berbagai pihak sadar untuk melakukan pembenahan dalam menghadapi persaingan di era globalisasi yang telah dimulai pada “globalisasi mini” di ASEAN. Berbagai kalangan di Indonesia mulai dari kalangan Politisi, Aktivis, Akademisi, hingga Pengusaha ramai-ramai mempertanyakan kesiapan Indoensia menghadapi globalisasi ekonomi.

Umumnya globalisasi ekonomi dianggap sebagai hal yang mengerikan, sarana eksploitasi kalangan kaya terhadap kalangan tak berpunya, simbol keserakahan dan berbagai anggapan lainnya. Namun faktanya tidaklah semengerikan anggapan yang diungkapkan banyak pihak. Harus diakui globalisasi telah mendorong penciptaan efisiensi dan penggunaan teknologi yang begitu meluas yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan dengan harga makin terjangkau. Selain itu perdagangan bebas yang didorong oleh globalisasi dapat bermanfaat bagi negara yang tidak mampu memproduksi suatu barang untuk dapat dipenuhi oleh negara lain. Dengan demikian alih-alih memproduksi seluruh barang sekaligus dengan biaya yang tidak efisien, setiap negara didorong untuk melakukan spesialisasi dengan fokus terhadap beberapa barang yang diproduksinya sebagaimana yang telah dikemukakan oleh David Ricardo (1772-1823).

Peraih Nobel Ekonomi tahun 2001 Joseph Stiglitz dalam bukunya Globalization and Its Discontents mengemukakan manfaat globalisasi yang dapat dirasakan hingga ke rakyat di negara miskin. Perdagangan antar negara juga dapat bermanfaat bagi negara miskin yang membutuhkan pangan murah untuk rakyat di negaranya. Meskipun dapat memenuhi kebutuhan pangan rakyat miskin di negaranya, akan tetapi banyak yang menentang kebijakan ini karena dianggap mematikan sebagian petani lokal. Hal yang patut dicatat dalam buku Joseph Stiglitz yang sering dikutip oleh aktivis anti-globalisasi bukanlah konsep dari globalisasi itu, melainkan aktor-aktor globalisasi yang terdiri dari lembaga internasional yang menjadi “wasit” globalisasi ekonomi yang berat sebelah terhadap negara berkembang.

Seperti sudah menjadi rahasia umum, lembaga internasional tersebut bukannya menjadi wasit yang adil, malah memaksa negara miskin dan berkembang untuk membuka pasar seluas-luasnya, tetapi disisi lain memproteksi pasar negara maju terhadap barang-barang dari negara miskin dan berkembang. Perdagangan bebas tidak akan mendatangkan manfaat yang besar bagi masyarakat selama setiap pihak tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Adam Smith (1723-1790) pernah mengemukakan bahwa akses dan kesempatan yang sama bagi setiap pihak untuk berusaha merupakan syarat bagi peningkatan kemakmuran.

Dalam mengukur kesiapan Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas, maka World Competitiveness Report yang dipublikasi oleh WEF menjadi salah barometer dalam mengukur kesiapan ekonomi Indonesia untuk menjadi bagian dalam masyarakat global. Peringkat daya saing Indonesia sudah meningkat secara perlahan selama beberapa tahun dengan menempatai peringkat 34 dari 144 negara. Tahap pembangunan di Indonesia saat ini dikategorikan sebagai efficiency driven dimana terdapat peningkatan biaya yang terjadi akibat meningkatnya biaya kenikmatan, sementara disisi lain harus memproduksi barang atau jasa dengan harga yang sama agar harga yang ditawarkan dapat kompetitif.

Berdasarkan laporan WEF tahun 2014-2015 lima faktor utama yang menjadi penghambat untuk berbisnis di Indonesia adalah korupsi, akses keuangan, inflasi, inefisiensi, birokrasi, dan infrastrukur yang buruk.

Secara umum, kategori penilaian indeks daya saing dibagi menjadi tiga strata, yakni tahap factor driven, kemudian efficiency driven, dan terakhir innovation driven. Diantara faktor pertama-kedua dan kedua-ketiga terdapat fase transisi. Didalam laporan WEF, bobot penilaian untuk Indonesia yang masih dalam tahap efficiency driven sehingga pemenuhan kebutuhan minimum mendapat bobot 40%, peningkatan efisiensi 50%, dan faktor inovasi 10%. Sementara untuk negara maju porsinya berbeda menjadi 20%, 50%, dan 30%, karena kebutuhan minimum di negara maju umumnya sudah lebih terpenuhi.

Penilaian indeks daya saing indonesia lebih banyak tertolong oleh faktor inovasi dengan menempati peringkat 30 dari 144 negara, sementara faktor kebutuhan primer dan faktor efisiensi menempati peringkat 46 dari 144 negara. Dalam hal kemampuan berinovasi, Indonesia menempati peringkat 22 dari 144 negara dengan nilai 4.8 (skala 1-7), nilai ini diatas negara maju lain seperti Kanada (26), Australia (27), dan Italia (39). Meskipun demikian hal ini tidak serta-merta mendorong daya saing Indonesia ke level maksimal mengingat daya saing harus melibatkan seluruh aspek. Indonesia memiliki keunggulan dalam kemampuan berinovasi akan tetapi setiap warganya belum memiliki akses dan kesempatan yang sama, serta masih terdapat banyaknya hambatan yang menghalangi inovasi pada level yang maksimal.

Negara dengan daya saing yang tinggi umumnya adalah mereka yang memberikan kebebasan berusaha serta memberikan akses adil kepada rakyatnya. Negara tersebut juga siap menghadapi tantangan globalisasi ekonomi dengan segala persiapannya. Perdagangan bebas  seakan menjadi momok yang menakutkan bagi negara berkembang karena dianggap akan memperlebar disapritas antara negara maju dan berkembang.

Namun faktanya tidak demikian, dengan globalisasi ekonomi Tiongkok dapat mengangkat ratusan juta rakyatnya dari jurang kemiskinan secara dramatis hanya dalam waktu beberapa puluh tahun saja. Hal yang sama juga berlaku bagi Korea Selatan yang pada tahun 1960-an merupakan negara miskin mampu bertransformasi menjadi negara maju dengan produk teknologi kualitas tinggi yang mampu membanjiri pasar global.

Salah satu contoh efisiensi perdagangan dan pemerataan kemakmuran kemakmuran yang merupakan hasil dari globalisasi adalah terbentuknya Uni Eropa yang menciptakan perdagangan bebas sesama anggotanya. Dengan adanya “globalisasi mini” dalam bentuk Uni Eropa nilai perdagangan antar negara semakin meningkat. Dengan demikian dapat terbayang jika skala regional dari globalisasi ekonomi ini dapat diperluas, maka kemakmuran dari manfaat peningkatan nilai perdagangan dapat dirasakan banyak orang (Greenspan, 2007). Namun demikian patut juga diingat bahwa konsekuensi dari globalisasi ekonomi selain menyalurkan kemakmuran juga dapat menyalurkan krisis ekonomi antar-negara sebagaimana yang terjadi pada krisis perumahan Amerika Serikat tahun 2008 dan krisis utang Yunani 2011.

Hampir seluruh negara di dunia sudah terlibat dalam proses globalisasi dan hanya sebagian negara saja yang menutup diri dan negara-negara komunis sekalipun tidak benar-benar menutup diri. Proses globalisasi ekonomi mau tidak mau harus kehadirannya harus dimanfaatkan dengan maksimal agar dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat secara luas.

…bersambung…

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s